Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkopolhukam Bantah Hasil Investigasi Kontras

Kompas.com - 15/06/2012, 17:46 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Djoko Suyanto, membantah hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebutkan dugaan bahwa Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni (MT) sengaja ditembak anggota kepolisian hingga tewas. Menurutnya, hal itu terjadi karena Mako melakukan perlawanan saat ditangkap, bukan disengaja.

"Seandainya kemarin yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, tidak berupaya merebut senjata polisi dan beliau juga tidak membawa senjata api berpeluru, dia tidak diapa-apakan. Ini adalah dinamika di lapangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian," kata Djoko usai mengantar keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jumat (15/6/2012).

Menurutnya, tindakan Mako yang melakukan perlawanan berbeda dengan saat polisi menangkap tiga rekannya, CW, MS dan TS. Mereka tidak melakukan perlawanan, sehingga polisi pun tidak melakukan tindakan pelumpuhan.

"Kontras kan tidak di lapangan. Petugas di lapangan lah yang saya percaya apa yang mereka perbuat. Pesan Presiden sudah sangat dicermati oleh mereka. Mereka tidak akan berbuat lebih. Nyatanya tiga orang temannya ditangkap tidak apa-apa sejauh mereka kooperatif. Jadi silakan kita hormati pendapat Kontras. Tapi Kontras kan tidak ada di sana," jelasnya.

Saat ini, kata dia, setelah mengamankan sejumlah rekan Mako, pihak aparat keamanan tengah menelusuri kemungkinan pelaku-pelaku penembakan lainnya yang diduga terlibat. Mako adalah salah satu orang yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap warga negara Jerman Pieter Dietmar dan satpam sebuah mal di Papua, Tri Surono.

Kepolisian juga sedang mengusut modus operandi dari sejumlah kasus penembakan yang diduga dilakukan kelompok Mako tersebut. "Mereka ini pelaku tindak kejahatan. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Kalau tindak kejahatan tidak dilakukan tindakan hukum, negara kita bagaimana. Dan itu tidak hanya di Papua. Kalau kejadian itu di Medan, atau Surabaya, akan sama saja perlakuannya. Jadi lihatlah secara jernih," tandasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua juga menyebutkan bahwa telah mencoba mengajak berdialog Mako saat penangkapan. Namun, Mako menolak dan mencoba untuk melarikan diri. Polisi mengejar dan mencoba menangkap Mako. Sempat terjadi perebutan senjata.

"Saat moncong senjata mengarah ke petugas yang sedang bergumul dengan Mako, anggota lain terpaksa menembaknya," ujar Kapolda Papua Irjen BL Tobing.

Kepolisian juga menyebut menemukan satu pistol Taurus dengan enam peluru di dalam baju Mako ketika diperiksa di rumah sakit. Di dalam tasnya, menurut keterangan polisi, ada 16 peluru kaliber 38.

Namun, ini dibantah Koordinator Kontras, Haris Azhar. Ia mengatakan, hasil investigasi timnya di lokasi penembakan, saat itu datang tiga mobil dengan pelat nomor sipil. Para penumpang yang berpakaian sipil lalu mendekati Mako.

"Orang berpakaian sipil itu lalu menembaki (Mako)," kata Haris saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Haris mengatakan, awalnya pihaknya menduga penembakan itu sama seperti penembakan misterius yang selama ini terjadi di Papua. Pasalnya, dalam beberapa jam pertama pascapenembakan, tidak ada keterangan resmi dari kepolisian. Apalagi mereka yang melakukan penyergapan berpakaian sipil.

Ia juga meragukan keterangan kepolisian itu mengenai kepemilikan senjata Mako. Pasalnya, kata dia, pernyataan adanya senjata api dan peluru itu baru belakangan disampaikan kepolisian kepada publik. Haris mengaitkan sikap Polri itu ketika menangani terorisme selama ini, yakni menembak mati target. "Polisi lalu klaim teroris yang akan melakukan penyerangan," ucap dia siang tadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Nasional
    Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

    Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

    Nasional
    Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

    Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

    Nasional
    Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

    Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

    Nasional
    Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

    Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

    Nasional
    Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

    Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

    Nasional
    Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

    Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com