Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkopolhukam Bantah Hasil Investigasi Kontras

Kompas.com - 15/06/2012, 17:46 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Djoko Suyanto, membantah hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebutkan dugaan bahwa Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni (MT) sengaja ditembak anggota kepolisian hingga tewas. Menurutnya, hal itu terjadi karena Mako melakukan perlawanan saat ditangkap, bukan disengaja.

"Seandainya kemarin yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, tidak berupaya merebut senjata polisi dan beliau juga tidak membawa senjata api berpeluru, dia tidak diapa-apakan. Ini adalah dinamika di lapangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian," kata Djoko usai mengantar keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jumat (15/6/2012).

Menurutnya, tindakan Mako yang melakukan perlawanan berbeda dengan saat polisi menangkap tiga rekannya, CW, MS dan TS. Mereka tidak melakukan perlawanan, sehingga polisi pun tidak melakukan tindakan pelumpuhan.

"Kontras kan tidak di lapangan. Petugas di lapangan lah yang saya percaya apa yang mereka perbuat. Pesan Presiden sudah sangat dicermati oleh mereka. Mereka tidak akan berbuat lebih. Nyatanya tiga orang temannya ditangkap tidak apa-apa sejauh mereka kooperatif. Jadi silakan kita hormati pendapat Kontras. Tapi Kontras kan tidak ada di sana," jelasnya.

Saat ini, kata dia, setelah mengamankan sejumlah rekan Mako, pihak aparat keamanan tengah menelusuri kemungkinan pelaku-pelaku penembakan lainnya yang diduga terlibat. Mako adalah salah satu orang yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap warga negara Jerman Pieter Dietmar dan satpam sebuah mal di Papua, Tri Surono.

Kepolisian juga sedang mengusut modus operandi dari sejumlah kasus penembakan yang diduga dilakukan kelompok Mako tersebut. "Mereka ini pelaku tindak kejahatan. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Kalau tindak kejahatan tidak dilakukan tindakan hukum, negara kita bagaimana. Dan itu tidak hanya di Papua. Kalau kejadian itu di Medan, atau Surabaya, akan sama saja perlakuannya. Jadi lihatlah secara jernih," tandasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua juga menyebutkan bahwa telah mencoba mengajak berdialog Mako saat penangkapan. Namun, Mako menolak dan mencoba untuk melarikan diri. Polisi mengejar dan mencoba menangkap Mako. Sempat terjadi perebutan senjata.

"Saat moncong senjata mengarah ke petugas yang sedang bergumul dengan Mako, anggota lain terpaksa menembaknya," ujar Kapolda Papua Irjen BL Tobing.

Kepolisian juga menyebut menemukan satu pistol Taurus dengan enam peluru di dalam baju Mako ketika diperiksa di rumah sakit. Di dalam tasnya, menurut keterangan polisi, ada 16 peluru kaliber 38.

Namun, ini dibantah Koordinator Kontras, Haris Azhar. Ia mengatakan, hasil investigasi timnya di lokasi penembakan, saat itu datang tiga mobil dengan pelat nomor sipil. Para penumpang yang berpakaian sipil lalu mendekati Mako.

"Orang berpakaian sipil itu lalu menembaki (Mako)," kata Haris saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Haris mengatakan, awalnya pihaknya menduga penembakan itu sama seperti penembakan misterius yang selama ini terjadi di Papua. Pasalnya, dalam beberapa jam pertama pascapenembakan, tidak ada keterangan resmi dari kepolisian. Apalagi mereka yang melakukan penyergapan berpakaian sipil.

Ia juga meragukan keterangan kepolisian itu mengenai kepemilikan senjata Mako. Pasalnya, kata dia, pernyataan adanya senjata api dan peluru itu baru belakangan disampaikan kepolisian kepada publik. Haris mengaitkan sikap Polri itu ketika menangani terorisme selama ini, yakni menembak mati target. "Polisi lalu klaim teroris yang akan melakukan penyerangan," ucap dia siang tadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.