Pemerintah Harus Tegas

Jakarta, Kompas - Gerakan Pemuda Anshor menilai, sejumlah tindak kekerasan ataupun penyebaran paham keagamaan dari kelompok radikal yang marak akhir-akhir ini telah mencederai demokrasi dan pluralisme di Indonesia.

GP Anshor meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap aksi kelompok keagamaan radikal itu.

Hal itu disampaikan Ketua Umum GP Anshor Nusron Wahid, Kamis (14/6), seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden.

”Kehidupan keagamaan kita dalam konteks demokrasi masih marak dengan berbagai aksi radikalisasi dan pemahaman keagamaan yang radikal. Keluh kesah masyarakat seperti itu kami sampaikan kepada Presiden,” kata Nusron.

Menurut Nusron, Presiden senang mendapat masukan tersebut. Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk lebih tegas menindak kelompok radikal itu sehingga kehidupan keagamaan dan demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Dari sisi GP Anshor sendiri, menurut Nusron, dakwah Islam yang berwawasan kebangsaan dan mengagungkan pluralisme terus diupayakan. ”Kami terus menyebarkan Islam yang bisa toleran dengan berbagai kelompok maupun pemahaman keagamaan mana pun,” katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden selama lebih kurang 50 menit itu, GP Anshor juga menyampaikan inisiatifnya menyelenggarakan International Islamic Financial Inclusion Summit pada 13-18 Juli, di Solo, Jawa Tengah. Konferensi yang sedianya diikuti sejumlah negara ASEAN dan Timur Tengah itu dilatarbelakangi keprihatinan akan minimnya akses lembaga keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah.

”Sampai saat ini, ada 49 persen rakyat Indonesia yang belum terlayani jasa keuangan, baik itu perbankan maupun nonperbankan. Hal itu terjadi karena sistem keuangan kita masih cenderung eksklusif, dengan berbagai pendekatan risk management yang kaku dan menggunakan standar internasional,” kata Nusron.

Sistem keuangan seperti itu, menurut Nusron, justru menghambat proses pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dengan minimnya akses rakyat di lembaga keuangan, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomian dan mengentaskan diri dari kemiskinan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan, Presiden Yudhoyono mengapresiasi dan mendukung inisiatif GP Anshor yang berupaya mengembangkan lembaga keuangan inklusif yang dikelola secara syariah. Presiden sendiri akan meluangkan waktu untuk membuka konferensi tingkat tinggi yang digagas GP Anshor itu.

Nusron Wahid kemarin didampingi, antara lain, Wakil Ketua Dipo Nusantara, Wakil Ketua Yunus Razak, Sekjen Aqil Irham, dan Ketua Panitia M Yaqut Cholil. Sementara itu, Presiden didampingi Mensesneg Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden Julian A Pasha. (WHY)