Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ventje : Anasir Negatif di Demokrat Harus Disingkirkan

Kompas.com - 13/06/2012, 23:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat harus disingkirkan dari anasir-anasir yang merusak. Partai Demokrat tidak boleh tersandera atau disandera oleh hal-hal negatif sekecil apapun.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Ventje Rumangkang saat memberi sambutan dalam pertemuan berbagai unsur Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam. "Tapi tidak berarti kita harus mengamputasi orang. Tetapi hendaknya anasir-anasir yang negatif itu tidak lagi menjadi beban partai," kata Ventje.

Pertemuan itu diikuti oleh pendiri, deklarator, jajaran Dewan Pembina, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Partai Demokrat. Pertemuan yang dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu akan digelar hingga Kamis besok.

Tanpa menyebut nama, Ventje mengatakan, setiap kader harus sadar bahwa kepentingan individu tidak bisa mengorbankan masa depan partai. Seluruh kader harus menempatkan masa depan partai diatas segala-galanya.

"Dalam rangka regenerasi, forum ini mendukung dan mempercayakan penuh kepada Pak SBY untuk melakukan tindakan-tindakan korektif guna menyelamatkan kita kembali dari keterpurukan dan citra yang sedang tercoreng karena ulah sebagian kader. Inilah esensi rekonstruksi Partai Demokrat kembali pada komitmen," kata Ventje.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan merasa bahwa pernyataan Ventje itu bukan khusus ditujukan kepada para pengurus DPP. Menurut dia, kritikan itu ditujukan kepada seluruh kader Demokrat.

"Saya kira tidak kepada orang per orang, tapi siapa saja kader Demokrat. Pernyataan keras dari para pendiri itu tidak bisa kami anggap enteng, tidak bisa kita sepelekan. Itu warning bagi kami," kata Ramadhan.

Seperti diberitakan, elektabilitas PD terus merosot berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Terakhir, survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menempatkan PD di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Diatas PD yakni Partai Golkar sebesar 23 persen dan PDI-P 19,6 persen.

Terus merosotnya tingkat dukungan publik itu dinilai akibat tersangkutnya para petinggi PD dalam dugaan kasus korupsi. Terakhir, Angelina Sondakh alias Angie terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Ada pula kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Jawa Barat, yang menyeret beberapa pengurus DPP, salah satunya Ketua Umum Anas Urbaningrum. Beberapa kader Demokrat mendesak Anas mundur lantaran kasus yang menyeret Anas telah menyandera partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com