Samad Pastikan Tersangka Baru di Kasus Wa Ode adalah Politisi

Kompas.com - 13/06/2012, 13:22 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPepih Nugraha

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) setelah menjerat politisi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati.

Kepastian itu disampaikan Abraham di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2012), ketika ditanya apakah akan ada tersangka baru dalam kasus DPID.

Ditanya, apakah pihak yang akan dijerat itu berlatar belakang politisi atau penyelenggara negara, Abraham menjawab, "Bukan pejabat penyelenggara negara. Tetapi kemungkinan dia politisi juga."

Abraham enggan menjelaskan hasil penyidikan terakhir dalam kasus DPID. Dia hanya menegaskan bahwa KPK akan menelusuri semua fakta yang didapat.

Seperti diberitakan, dari hasil penyidikan KPK, sejumlah nama unsur pimpinan DPR dan Banggar DPR memang muncul. Dokumen hasil sitaan KPK di Sekretariat Banggar DPR, misalnya, dengan gamblang menunjukkan adanya permainan anggaran yang dilakukan Banggar DPR.

Permainan itu antara lain terungkap dari adanya pengaturan yang dilakukan tiap-tiap partai politik (parpol) di DPR melalui wakil-wakil mereka di Banggar terhadap pencairan DPID untuk sejumlah daerah. Hampir semua parpol di DPR memiliki jatah alokasi daerah tersendiri dalam mendapatkan DPID.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

    Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

    Nasional
    Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

    Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

    Nasional
    Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

    Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

    Nasional
    Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

    Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

    Nasional
    Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

    Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

    Nasional
    Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

    Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

    Nasional
    Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

    Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

    Nasional
    Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

    Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

    Nasional
    Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

    Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

    Nasional
    Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

    Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

    Nasional
    Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

    Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

    Nasional
    Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

    Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

    Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

    Nasional
    24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

    24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

    Nasional
    KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

    KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X