Samad Pastikan Tersangka Baru di Kasus Wa Ode adalah Politisi

Kompas.com - 13/06/2012, 13:22 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPepih Nugraha

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) setelah menjerat politisi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati.

Kepastian itu disampaikan Abraham di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2012), ketika ditanya apakah akan ada tersangka baru dalam kasus DPID.

Ditanya, apakah pihak yang akan dijerat itu berlatar belakang politisi atau penyelenggara negara, Abraham menjawab, "Bukan pejabat penyelenggara negara. Tetapi kemungkinan dia politisi juga."

Abraham enggan menjelaskan hasil penyidikan terakhir dalam kasus DPID. Dia hanya menegaskan bahwa KPK akan menelusuri semua fakta yang didapat.


Seperti diberitakan, dari hasil penyidikan KPK, sejumlah nama unsur pimpinan DPR dan Banggar DPR memang muncul. Dokumen hasil sitaan KPK di Sekretariat Banggar DPR, misalnya, dengan gamblang menunjukkan adanya permainan anggaran yang dilakukan Banggar DPR.

Permainan itu antara lain terungkap dari adanya pengaturan yang dilakukan tiap-tiap partai politik (parpol) di DPR melalui wakil-wakil mereka di Banggar terhadap pencairan DPID untuk sejumlah daerah. Hampir semua parpol di DPR memiliki jatah alokasi daerah tersendiri dalam mendapatkan DPID.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

    Nasional
    RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

    RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

    Nasional
    Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

    Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

    Nasional
    Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

    Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

    Nasional
    Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

    Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

    Nasional
    Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

    Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

    Nasional
    Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

    Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

    Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

    Nasional
    Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Nasional
    Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

    Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

    Nasional
    Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

    Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

    Nasional
    Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

    Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

    Nasional
    Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

    Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X