Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPID Jadi Bancakan Partai Sejak di Banggar DPR

Kompas.com - 13/06/2012, 12:17 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sudah menjadi bancakan semua partai politik dan politikusnya sejak di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Dari lebih 500 daerah yang mendapat alokasi DPID, setiap daerah sudah mewakili jatah partai politik tertentu.

Dari dokumen pemeriksaan kasus dugaan korupsi DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati yang diperoleh Kompas, terungkap, masing-masing partai politik di DPR mendapat jatah daerah tertentu. Dokumen tersebut dengan gamblang menggambarkan daerah-daerah tertentu merupakan jatah partai politik tertentu. Untuk menjelaskan DPID suatu daerah merupakan jatah partai politik tertentu, dalam dokumen tertulis kode partai politik dan politikus yang mengurusnya. Kode ini berupa warna huruf, singkatan tertentu terkait partai politik.

Kode ini diletakan di samping penjelasan tentang daerah yang mendapat DPID. Selain itu ada kode berupa latar belakang warna dalam kotak penjelasan tentang daerah yang mendapat DPID. Warna tertentu menggambarkan jatah untuk partai tertentu. Dokumen dengan kode tertentu ditemukan KPK saat menggeledah sekretariat Badan Anggaran DPR. Dokumen tersebut ditemukan antara lain dalam hard disk komputer dari sekretariat Banggar DPR yang juga ikut disita KPK saat penggeledahan.

Menurut pengacara Wa Ode, Wa Ode Nurzainab, kliennya siap memberi penjelasan di persidangan soal permainan anggaran terutama dalam kasus DPID yang melibatkan sejumlah politikus dari hampir semua partai politik di DPR. "Biar nanti terungkap semua di persidangan," katanya. Wa Ode, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi DPID di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/6/2012) siang ini. Wa Ode sebelumnya merupakan anggota Banggar DPR dari Fraksi PAN.

Sebelumnya, dalam acara Mata Najwa di Metro TV, Wa Ode pernah membeberkan bagaimana pimpinan Banggar dan DPR ikut bertanggung jawab dalam permainan anggaran di DPR. Permainan anggaran yang diungkap Wa Ode dalam acara tersebut sempat membuat geger DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com