Instruksi Presiden Dinilai Akan Timbulkan Gejolak Baru di Papua

Kompas.com - 13/06/2012, 10:27 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait situasi di Provinsi Papua dinilai tidak komprehensif. Bahkan, instruksi itu dinilai dapat menimbulkan gejolak baru di Papua serta kembali terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanudin di Jakarta, Rabu (13/6/2012). Tubagus menyikapi instruksi Presiden kepada Polri dan TNI agar menegakkan hukum dan memulihkan keamanan di Papua.

Tugabus mengatakan, masalah di Papua bukan hanya di bidang keamanan semata. Masih ada empat masalah besar yang belum diselesaikan pemerintah. Pertama, kata dia, gagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua, lanjut Tubagus, adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap warga asli Papua. Ketiga, adanya perasaan traumatis dari sebagian masyarakat akibat tindakan represif aparat masa lalu yang dikategorikan pelanggaran HAM. Pelanggaran itu tidak diselesaikan dengan tuntas.

"Keempat, masih adanya perbedaan persepsi tentang integrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969 ," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Tubagus mengatakan, masalah di Papua semakin bertambah rumit setelah terjadi penembakan gelap yang belum diungkap tuntas oleh Polri. Dalam 18 bulan terakhir, kata dia, setidaknya ada 30 kali penembakan. Situasi itu lalu menimbulkan saling curiga antara TNI dengan Polri serta antara TNI/Polri dengan rakyat Papua.

"Penegakkan hukum memang harus dilakukan. Tetapi kami khawatir dengan adanya perintah hanya melakukan operasi pemulihan keamanan justru akan menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat, bahkan bisa terjadi pelanggaran HAM. Selesaikan lah secara bertahap semua masalah besar itu dengan cara-cara damai dan bermartabat," kata Tubagus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Menag Siapkan 3 Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022

Menag Siapkan 3 Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022

Nasional
Kepastian Tim Advance Umrah Terpapar Omicron Tunggu Hasil WGS Kemenkes

Kepastian Tim Advance Umrah Terpapar Omicron Tunggu Hasil WGS Kemenkes

Nasional
Covid-19 Harian Lewati 800 Kasus, Jokowi: Ini Sudah Naik, Kemarin Sempat 100-200 Kasus

Covid-19 Harian Lewati 800 Kasus, Jokowi: Ini Sudah Naik, Kemarin Sempat 100-200 Kasus

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Kembali Tembus 1.000 Orang, Cak Imin: Harus Diwaspadai, Jangan Lengah

Kasus Harian Covid-19 Kembali Tembus 1.000 Orang, Cak Imin: Harus Diwaspadai, Jangan Lengah

Nasional
RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

Nasional
Tim Advance Umrah Positif Covid-19 Pulang dari Saudi, Dirawat di Tower 5 Wisma Atlet

Tim Advance Umrah Positif Covid-19 Pulang dari Saudi, Dirawat di Tower 5 Wisma Atlet

Nasional
Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 Belum Dapat Diperoleh

Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 Belum Dapat Diperoleh

Nasional
Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

Nasional
KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

Nasional
Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

Nasional
Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

Nasional
GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

Nasional
Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.