Kelas Menengah: Konsumtif dan Intoleran

Kompas.com - 08/06/2012, 11:20 WIB
EditorMarcus Suprihadi

Oleh: Bambang Setiawan

KOMPAS.com- Empat belas tahun setelah krisis ekonomi 1998, kelas menengah Indonesia kian besar dan menegaskan karakternya. Di tengah pasar bebas dan naungan kelembagaan demokrasi, kelas ini justru menjadi pendukung fundamentalisme.

Krisis ekonomi yang berlangsung sejak 1997 hingga 1998 betul-betul memberi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat sehingga sempat memberi jeda sejenak pada meningkatnya pola konsumtivisme yang mulai merangkak naik sejak berkah minyak bumi tahun 1970-an.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan menjelang krisis tahun 1997 dan setelah krisis tahun 1999 memberi perbandingan yang jelas mengenai menurunnya perilaku belanja masyarakat terhadap barang-barang mewah ataupun penggunaan waktu luang. Krisis ekonomi berpengaruh cukup dahsyat secara psikologis terhadap sejumlah kegemaran kelas menengah dan kelas atas mengoleksi barang elektronik.

Ketika krisis berlangsung, tidak sedikit masyarakat kelas menengah atas yang melego barang elektronik mereka untuk memburu beras, susu, dan kebutuhan pokok lain. Sebanyak 18 persen masyarakat Jakarta yang tadinya berada di kelas menengah turun kelas menjadi kelas bawah.

Setelah krisis berlalu, perlahan mereka bangkit lagi seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kelas menengah tumbuh cepat. Studi Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah Indonesia saat ini 56,5 persen dari 237 juta penduduk. Kalau pada 2003 berjumlah 81 juta jiwa, kini menjadi 134 juta jiwa atau tumbuh 65 persen selama sembilan tahun.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April lalu di enam kota besar (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar) juga menunjukkan kisaran jumlah yang sama. Kelas menengah berjumlah 50,3 persen dan kelas menengah atas 3,6 persen, sisanya merupakan kelas atas (1 persen), bawah (39,6 persen), dan sangat bawah atau kelas yang betul-betul miskin (5,6 persen). Dengan dominasi jumlah kelas menengah yang besar, wajah Indonesia tecermin di kelas ini.

Kelas menengah yang terbentuk saat ini merupakan perpaduan berbagai unsur. Sebagian merupakan kelas menengah yang lahir dari kalangan menengah, sebagian merupakan kelompok yang baru naik kelas dari bawah menjadi menengah dan dalam jumlah lebih sedikit adalah mereka yang diturunkan oleh orangtua kelas atas atau menengah atas. Meski sedikit, pengaruh mereka signifikan menularkan gaya hidup kelas atas kepada kelas menengah.

Kelas menengah juga merupakan perpaduan antara mereka yang mengalami langsung dampak krisis ekonomi dan mereka yang ketika krisis terjadi belum memiliki tanggung jawab pekerjaan karena masih berusia 0-17 tahun. Kelompok muda pra-krisis inilah—terutama yang kini menempati posisi sebagai warga kelas menengah atas—yang saat ini menjadi kelompok paling antusias membeli barang mewah. Hanya sekitar 2 persen dari kelompok muda kaya itu yang tidak memiliki gadget pintar (smartphone) sekelas Blackberry, iPhone, atau Samsung Galaxy, selebihnya memiliki satu, dua, atau tiga ponsel cerdas dan mahal ini.

Sikap konsumtif yang sempat tertahan ketika krisis ekonomi telah menemukan kegairahan kembali, bahkan sangat pesat. Hal ini tecermin dari penjualan barang konsumsi. Penjualan kendaraan roda dua meningkat rata-rata 19,2 persen per tahun selama satu dekade terakhir, pinjaman dana untuk kendaraan dari perbankan tumbuh 29,33 persen per akhir Januari 2012, pertumbuhan pasar elektronik pun mencapai 17 persen yang sebagian dipicu pembelian ponsel.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X