Pegawainya Ditangkap KPK, Pimpinan Ditjen Pajak Prihatin

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak merasa prihatin atas tertangkapnya Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur, berinisial TH, Rabu (6/6/2012). TH ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kerabatnya dan seorang pengusaha berinisial JG.

Diduga, saat itu TH menerima suap dari JG terkait kepengurusan pajak. "Tentu seluruh pimpinan Ditjen Pajak merasa prihatin, tentu kita mendapat hikmah agar bagaimana kita melakukan tindakan korektif," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam.

Dedi, mewakili Dirjen Pajak Fuad Rahmany, memberi keterangan pers soal pegawai Pajak berinisial TH yang tertangkap tangan KPK. Menurut Dedi, kejadian tangkap tangan ini menjadi bahan pelajaran bagi direktoratnya untuk mengurangi perilaku koruptif para pegawai Pajak ke depannya.

Dedi mengakui, persoalan oknum Pajak yang cenderung koruptif ini sudah lama terjadi. Ditjen Pajak yang memiliki lebih dari 32.000 pegawai itu, katanya, rentan akan perilaku koruptif.

"Itulah konsekuensi logis pekerjaan di Ditjen Pajak yang rentan kolusi antara okum pegawai Pajak dengan pihak luar. Dengan cara inilah kita bisa lakukan perbaikan ke depan, baik secara internal ke dalam, dan masyarakat bisa memahami, sebagai kontrol," ujarnya.

Dia melanjutkan, tindakan koruptif oknum perpajakan tidak hanya melibatkan pegawai Pajak. Masyarakat pun, katanya, berperan mendukung pegawai Pajak agar tidak tergoda untuk korupsi.

Terkait penangkapan TH, Dedi mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai proses hukum yang berjalan di KPK. Hingga kini, status TH dan JG masih terperiksa. Siang nanti KPK akan menentukan apakah TH dan JG ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Adapun TH, menurut Dedi, bertugas mengawasi pekerjaan para account representative yang menjadi anak buahnya. "Di mana account representative hanya melakukan pengawasan, juga menjadi tempat konsultasi para wajib pajak, diskusi, account representative bisa memberi jawaban sesuai peraturan perundangan," ungkapnya.

Ada lebih dari 10.000 wajib pajak yang ditangani KPP Pratama Sidoarjo, tempat TH bekerja. Wajib pajak di KPP tersebut terdiri dari perorangan maupun suatu badan. Dedi belum dapat memastikan berapa nilai remunerasi yang didapat TH selaku kepala seksi. Jika dilihat dari golongannya, kata Dedi, kemungkinan remunerasi TH mencapai Rp 10 juta hingga Rp 11 juta.