Prabowo Unggul di Survei

Jakarta, Kompas - Prabowo Subianto unggul atas Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla dalam survei calon presiden 2014 yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate. Keterwakilan responden mirip komposisi responden Badan Pusat Statistik.

”Sebanyak 25,8 persen responden memilih Prabowo karena dianggap tegas dan berani mengambil keputusan. Megawati ada di tempat kedua dengan 22,4 persen, Jusuf Kalla ketiga dengan 14,9 persen. Adapun Aburizal Bakrie didukung 10,6 persen responden,” ujar Koordinator Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Muhammad Dahlan dalam diskusi ”The Pair Who Will Shape Indonesia 2014 and Beyond” di Jakarta, Rabu (6/6).

Yenny Wahid yang menjadi panelis mengungkapkan, antitesis terhadap pemimpin lama selalu muncul dalam pergantian presiden Indonesia. ”Tahun 2014 tampaknya rakyat akan memilih pemimpin yang dinilai tegas setelah sebelumnya ada pemimpin yang lembut,” kata Yenny.

Dijelaskannya, Soekarno dinilai revolusioner-karismatik dan pemerintahannya penuh keriuhan politik. Lalu rakyat mendukung Soeharto yang dianggap tenang tetapi diktator.

Pemimpin berikutnya Abdurrahman Wahid dipandang sangat demokratis tetapi banyak bicara. Setelah itu, rakyat memilih Megawati Soekarnoputri yang pendiam. Akhirnya muncul Yudhoyono yang cerdas tetapi sulit membuat keputusan.

Yenny mengingatkan besarnya peran media dalam memunculkan tokoh nasional. Menurut dia, Mahfud MD dan Dahlan Iskan menonjol di pentas nasional karena dekat dan terbuka dengan media. Mereka juga berani mengambil tindakan melawan arus.

 Nasdem akan menyodok

Pengamat politik J Kristiadi mengingatkan, selain Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P, Partai Nasdem akan menyodok dalam Pemilu 2014.

Sementara itu, akademisi Marwah Daud Ibrahim berharap masyarakat berani bermimpi dan menetapkan target jadi apa kelak Indonesia di tahun 2045. ”Kita harus menumbuhkan harapan masyarakat dan bekerja bersama. Indonesia bisa tumbuh sebagai negara adidaya,” ujar Marwah.

Survei SSS mendapati tiga besar pasangan capres dan cawa- pres, yaitu Prabowo Subianto-Jusuf Kalla (14,6 persen), Megawati Soekarnoputri-Jusuf Kalla (13,4 persen), dan Prabowo Subianto-Mahfud MD (12,4 persen). Survei itu juga mengungkapkan, pilihan partai responden tidak sama dengan pilihan mereka kepada sosok calon presiden.

Secara terpisah, peneliti The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, mengatakan, pemunculan nama Jusuf Kalla sebagai capres oleh Partai Nasdem merupakan imbas tidak adanya pelembagaan faksionalisme di Partai Golkar. Ada beragam faksi yang relatif kuat, masing-masing berdiri secara mandiri dan memiliki patron politik, dengan jaringan, kapital, dan pengaruh relatif seimbang di Partai Golkar. ”Golkar pasca-Soeharto tak ada pemilik ’saham’ mayoritas,” ujar Hanta.

Ia menuturkan, selama tak ada pelembagaan faksionalisme dan konsensus mekanisme penetapan capres melalui konvensi yang terbuka dan demokratis akan terus terjadi tokoh Partai Golkar diusung partai lain.

”Partai-partai, termasuk Golkar, harus mengadakan konvensi terbuka dan demokratis, seperti di Amerika Serikat. Tentunya dengan beberapa kombinasi dan efisiensi,” kata Hanta.

Pertarungan antarfaksi di Partai Golkar selalu menajam saat pemilihan ketua umum dan penetapan capres. Akibatnya, tiap menjelang pemilu, faksi di internal justru saling melemahkan. Selama ini, jabatan ketua umum dianggap sebagai separuh tiket menuju capres. ”Logika itu yang sering menyulut konflik internal. Ongkos politik jadi ketua umum ’mahal’ sekali, membuat ketua umum tidak rela membuat mekanisme terbuka dan demokratis,” sebut Hanta.

Terkait rencana revisi Undang-Undang Pemilu Presiden, para anggota Badan Legislasi DPR masih minta tim ahli mendalami dan menyusun ulang naskah akademik RUU. Menurut anggota Baleg, Nurul Arifin, antara naskah akademik dan RUU masih terdapat sejumlah persoalan yang tidak cocok.

”Sebagian besar anggota Baleg mempertanyakan semangat revisi RUU ini,” ujar Nurul.(ONG/DIK)