Kompas.com - 06/06/2012, 17:43 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat dukungan paling tinggi sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014 dibanding Aburizal Bakrie. Dari hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) disebutkan, dukungan untuk Kalla dari 163 kabupaten kota di 33 provinsi sebesar 14,9 persen, sedangkan Aburizal Bakrie hanya 10,6 persen.

"Alasan pemilihan capres ini bisa karena berbagai alasan. Bisa karena masyarakat melihat capres empati pada kondisi rakyat, progresif, integritas dan sederhana. Responden juga melihat, apa capres tersebut menumbukan optimisme dan pro HAM atau tidak," kata koordinator SSS Muhammad Dahlan saat memaparkan hasil survei di Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2012).

Tak hanya itu, dari survei ini juga menyebutkan nama Kalla unggul di beberapa pulau di Indonesia, dibanding Aburizal yang akrab disapa Ical. Di Sulawesi, Kalla mendapat dukungan sekitar 45,1 persen. Di bawahnya ada Prabowo Subianto 25,9 persen dan Megawati 6,8 persen. Tak ada nama Ical dalam alternatif nama capres di Sulawesi.

Nama Ketua Umum Partai Golkar itu ada pada dukungan masyarakat di wilayah Kalimantan. Namun, Ical berada di urutan ketiga dengan dukungan 15,5 persen. Di urutan kedua ada Kalla dengan dukungan sebesar 16,3 persen, sementara dukungan tertinggi ada pada Prabowo Subianto dengan jumlah 20,2 persen.

"Di Pulau Jawa sendiri, dukungan paling banyak untuk Prabowo dan Megawati. Keduanya juga kuat di pulau Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara Prabowo dan Jusuf Kalla kuat di Kalimantan Sulawesi, Maluku dan Papua," sambung Dahlan.

Perbedaan dukungan terhadap dua tokoh senior di Golkar ini mengundang tanda tanya dari Pengamat Politik J Kristiadi. Menurutnya, Aburizal telah dikukuhkan sebagai satu-satunya capres dari Golkar. Namun, di tengah publik, namanya ternyata tak cukup populer dibanding Kalla.

"Ini menunjukkan betapa elektabilitas dia (Ical) rendah tapi masih mencalonkan diri sebagai presiden. Dari dulu survei kami juga memang pak JK lebih tinggi. Ini jadi suatu misteri. Hanya saja kita tidak tahu, Juli nanti masih akan sama atau sudah berubah jumlah dukungan pada keduanya," kata Kristiadi dalam diskusi usai pemaparan survei SSS.

Menurutnya, hasil survei ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan Partai Golkar ke depan untuk menentukan Capres di Pilpres 2014 nanti. Jangan sampai, kata dia, pencalonan Ical terkesan dipaksakan. "Mereka bisa membaca situasi politik saat ini, dengan demikian, hasil survei dari beberapa tempat bisa dilihat kembali," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.