Kompas.com - 06/06/2012, 14:05 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, sebagai konsekuensi amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara inkonstitusional, wakil menteri tak lagi dibatasi dari pejabat karier.

"(Wakil menteri) tidak dibatasi dari pejabat karier. Bisa saja dari kelompok lain, misalnya profesional, partisan, nonpartisan. Mereka bisa dimungkinkan jadi wakil menteri," kata Julian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara berbunyi, "Yang dimaksudkan dengan wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet." Ketentuan pasal itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

"Keberadaan penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD 1945 sehingga penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional.

Oleh karena keberadaan wakil menteri sekarang ini diangkat antara lain berdasarkan Pasal 10 dan penjelasannya dalam UU aquo, menurut Mahkamah, posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif Presiden menurut putusan Mahkamah ini," kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki saat membacakan putusan, Selasa (5/6/2012).

Menurut Julian, Presiden telah menerima salinan amar putusan MK pada Selasa sore. Saat ini, Presiden tengah mempelajari salinan setebal 84 halaman tersebut. Presiden akan memperbarui keppres yang menjadi dasar hukum pengangkatan wakil menteri.

Saat ini, Julian mengatakan, wakil menteri tetap bekerja seperti biasa. Kendati demikian, Julian mengakui bahwa wakil menteri tidak bisa mengambil kebijakan sebelum keppres baru diterbitkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Polisi: Ada Samurai dan Senpi Dikeluarkan dari Mobil Laskar FPI di Rest Area KM 50

    Saksi Polisi: Ada Samurai dan Senpi Dikeluarkan dari Mobil Laskar FPI di Rest Area KM 50

    Nasional
    Pandemi Covid-19, Wapres: Tren Pariwisata Alami Perubahan

    Pandemi Covid-19, Wapres: Tren Pariwisata Alami Perubahan

    Nasional
    Wakil Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Segera Turun Seperti Keinginan Jokowi

    Wakil Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Segera Turun Seperti Keinginan Jokowi

    Nasional
    Kasus Perjudian dan Pornografi Online Terungkap, Omzet Tersangka Rp 4,5 Miliar

    Kasus Perjudian dan Pornografi Online Terungkap, Omzet Tersangka Rp 4,5 Miliar

    Nasional
    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

    Nasional
    Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

    Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

    Nasional
    Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

    Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

    Nasional
    Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

    Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

    Nasional
    PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

    PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

    Nasional
    Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

    Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

    Nasional
    LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

    LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

    Nasional
    Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

    Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

    Nasional
    Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

    Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

    Nasional
    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Nasional
    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.