Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Wamen, Pemerintah Bisa Berhemat Rp 15 Miliar Per tahun

Kompas.com - 05/06/2012, 11:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengeluaran pemerintah bisa ditekan sekitar Rp 15 miliar per tahun jika Mahkamah Konstitusi menilai posisi 20 wakil menteri yang ditunjuk Presiden bertentangan dengan konstitusi. Posisi wamen itu dinilai sebagai pemborosan pemerintah.

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, memberi contoh, alokasi anggaran untuk Wakil Menteri (Wamen) Luar Negeri mencapai Rp 728 juta pada tahun 2011. Anggaran lalu naik menjadi Rp 753 juta. Kementerian Luar Negeri mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun 2013 menjadi Rp 1,14 miliar.

Jika asumsi setiap wamen mendapat Rp 753 juta per tahun, kata Uchok, pengeluaran pemerintah setiap tahun untuk 20 wamen sekitar Rp 15 miliar. "Hal ini membebani APBN kita," kata Uchok di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Uchok menilai tugas wamen juga tidak jelas. Wamen Luar Negeri, misalnya, kata Uchok, dalam nomenklatur hanya disebutkan bertugas dalam koordinasi penanangan imigran gelap dan penyusunan bahan laporan wamen kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Untuk persoalan itu, kami meminta kepada MK untuk membatalkan wamen ini. Selain karena pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus hanya untuk membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang Istana, posisi wamen hanya menghabiskan alokasi anggaran. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat," kata Uchok.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan MustoPa mengatakan, pihaknya menghormati apa pun keputusan MK nantinya perihal wamen. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal ketika menunjuk wamen.

"Kita ingin pemerintah berjalan maksimal. Tentu pemerintah membutuhkan kementerian yang punya kinerja tinggi. Maka, keberadaan wamen dibutuhkan," kata Saan.

Ketika ditanya penilaian posisi wamen memboroskan keuangan negara, Saan menjawab, "Penghematan sudah menjadi komitmen pemerintah. Tentu pengangkatan wamen sudah mempertimbangkan aspek penghematan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com