Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK DPR Minta Klarifikasi KMN

Kompas.com - 03/06/2012, 22:31 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR), Senin (4/6/2012) sekitar pukul 19.00 WIB, akan mendengarkan klarifakasi dari KMN, anggota Komisi IX DPR, terkait video asusila yang diduga melibatkannya. Klarifikasi tersebut diharapkan dapat membantu BK DPR mengambil keputusan terkait kasus ini.

"Sebenarnya BK DPR rapat setiap hari Selasa dan Kamis. Namun kami ingin kasus video asusila ini cepat selesai hingga memutuskan rapat pada hari Senin. Rapat terpaksa digelar malam karena pada pagi dan siang hari, sejumlah anggota BK punya jadwal kegiatan lain," kata Ketua BK DPR M Prakosa, Minggu (3/6/2012), kepada Kompas di Jakarta.

Prakosa menuturkan, klarifikasi dari KMN amat dibutuhkan, karena selama ini dia belum pernah memberi penjelasan di hadapan BK DPR terkait sosok di video asusila yang diduga adalah dirinya. Di saat yang sama, BK masih kesulitan menentukan sosok perempuan di video berdurasi 1 menit empat detik tersebut. Pasalnya, tiga ahli telematika yang dipanggil BK memiliki pendapat berbeda. Mereka adalah Ruby Alamsyah, Abimanyu Wachjoewidajat, dan Yogi Hartarto.

Ruby Alamsyah, menurut Prakosa, menyatakan bahwa gambar di video itu agak kabur dan punya resolusi rendah hingga sulit dianalisa. Namun Ruby menegaskan, tidak ada proses editing terhadap sosok di video itu. Abimanyu menyatakan, sosok di video itu tidak diedit dan ada kemiruipan yang sangat tinggi dengan anggota DPR yang masih aktif. Sedangkan Yogi kesulitan menyimpulkan identitas sosok perempuan di video itu karena wajah utuhnya hanya terlihat di detik 28 sampai 32.

BK DPR tidak menutup kemungkinan meminta bantuan laboratorium digital forensik kepolisian untuk menentukan sosok di video perempuan tersebut. "Namun, sebelum minta bantuan kepolisian, kami ingin mendengarkan dahulu klarifikasi dari KMN," kata Prakosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com