Penataan Aktor Keamanan Tak Bisa Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com- Insiden penembakan di Papua merupakan pertanda bahwa penataan aktor keamanan (security arrangement) sudah tidak bisa ditunda lagi. Hal itu disampaikan Direktur Program Research Institute for Democracy and Peace (RIDEP Institute) Anton Aliabbas, Jumat (1/6/2012).

Pasukan keamanan di Papua dinilai sudah terlampau banyak. Riset Imparsial pada tahun 2011 menunjukkan bahwa total prajurit TNI yang ada di Papua sudah cenderung berlebihan, mencapai 14.842 personel, sementara angka separatis yang ditangani tidak jelas. Status di Papua sendiri juga tidak pernah dijelaskan.

Seperti diberitakan, pada Selasa (29/5) siang, warga negara Jerman, Dietmar Pieper, ditembak orang tidak dikenal saat berekreasi di Pantai Base G, Distrik Jayapura Utara. Berselang tujuh jam kemudian, Selasa malam, Anton Arung Tambila (36), guru di SD Inpres Dondobaga, Kabupaten Puncak Jaya, ditembak hingga meninggal.

Menurut Anton, sejarah sudah membuktikan bahwa konflik yang disertai kekerasan akan sulit ditumpas apabila pemerintah hanya mengedepankan pendekatan koersif. Pendekatan pembangunan atau kesejahteraan tidak akan efektif sebelum konfliknya diredakan. Mau tidak mau, inilah saatnya pemerintah bernegosiasi atau menjalankan komunikasi konstruktif.

Pengutamaan pendekatan nonkoersif lewat dialog penting untuk mengakhiri konflik Papua. "Yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat UP4B juga tidak akan efektif bekerja apabila konfliknya sendiri tidak pernah diselesaikan," sebut Anton.