Presiden Harus Mulai Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 01/06/2012, 08:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Upaya pendekatan "kesejahteraan" melalui dana otonomi khusus tidak meredam konflik, bahkan ditengarai malahan mengintensifkan praktik korupsi para elite Papua. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR, menekankan, penyelesaian politik melalui dialog merupakan satu-satunya pilihan bagi penghentian kekerasan berkepanjangan di Papua.

"Tidak ada pilihan lain," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Jumat (1/6/2012).

Menurut Eva, hambatan utama terciptanya dialog Papua justru di Jakarta. Masih banyak anasir-anasir pejabat tinggi, terutama pihak militer atau polisi yang bersikukuh dengan pola-pikir Orde Baru berupa pendekatan keamanan walau terbukti telah gagal.

"Resistensi yang kuat juga diduga karena keterlibatan aparat di bisnis-bisnis tambang di Papua sebagaimana dilaporkan masyarakat adat setempat dan ditegaskan oleh asosiasi LSM Papua," sebut Eva.


Rapat kerja Komisi III DPR dengan Komnas HAM pada Kamis (31/5/2012) membahas situasi di Papua yang makin memburuk justru ketika jumlah aparat keamanan yang dikirim berlebihan atau tidak proporsional.

Hal ini kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kebijakan pemerintah di Papua sudah diubah dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan.

Kehadiran aparat keamanan tersebut terkonsentrasi di daerah-daerah tambang yang sejak awal tahun telah menimbulkan korban meninggal sebanyak lima orang termasuk warga asing. "Karena terbukti pendekatan keamanan, sejak Orde Baru, telah gagal, bahkan situasi keamanan memburuk, sepatutnya pemerintah legowo untuk memulai dialog Jakarta-Papua sebagaimana sudah sejak lama disarankan banyak pihak," sebut Eva.

Menurut Eva, dialog Jakarta-Papua hanya akan efektif setelah didahului dengan penarikan pasukan keamanan dari Papua sebagaimana tuntutan masyarakat Papua dan direkomendasikan Komnas HAM. Untuk menggenapi prasyarat "saling percaya" dalam dialog, sepatutnya pemerintah juga memberikan amnesti kepada 17 tahanan politik Papua.



EditorThomas Pudjo Widijanto

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X