Dilarang Beroperasi, Tukang Gigi Protes Permenkes

Kompas.com - 31/05/2012, 17:16 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan tukang gigi dari berbagai daerah di Jatim menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis (31/5/2012) siang. Mereka memprotes aturan Menteri Kesehatan yang melarang mereka beroperasi.

Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) Jawa Timur itu menggelar orasi dan membentangkan poster yang bernada kecewa dan menentang kebijakan Permenkes Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 339/Menkes/ Per/V/1989  perihal  pekerjaan tukang gigi.

Ketua PTGI Jatim, M Budi Anta mengatakan, aturan tersebut menimbulkan kegelisahan bagi sekitar 5.000 tukang gigi di Jawa Timur. ''Mereka yang sudah berkeluarga terancam kehilangan pekerjaan yang sudah dijalaninya puluhan tahun,'' katanya.

Budi menuduh, aturan tersebut hanyalah upaya agar pekerjaan dokter gigi tidak tersaingi oleh tukang gigi. "Kalau pasang gigi palsu di tukang gigi hanya Rp 50 ribu, sementara di dokter gigi dengan bahan yang sama bisa mencapai Rp 400 ribu,'' ujarnya.

Dia berharap, DPRD sebagai wakil rakyat dapat menyuarakan aspirasi mereka agar aturan Permenkes tersebut dibatalkan demi prinsip-prinsip keadilan. Budi melalui PTGI juga akan melayangkan judicial review ke Mahkamah Agung, Karena permenkes itu dinilai menyengsarakan dan memberangus tukang gigi.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Sugiri Sancoko saat menemui mereka berjanji akan meneruskan aspirasinya ke pemerintah pusat melalui DPR Komisi IX. ''Kami juga akan mendesak Dinas Kesehatan Jatim untuk mengeluarkan edaran agar tukang gigi bisa beroperasi sambil menunggu upaya hukum yang dilakukan tukang gigi,'' ujar politisi Partai Demokrat ini.



EditorAsep Candra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X