Dampak Lumpur Meluas

SIDOARJO, KOMPAS - Upaya menghentikan semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berhenti selama lima tahun terakhir. Lumpur panas itu pun terus menyembur sehingga areal yang terancam dampak semburan lumpur semakin meluas.

Pakar bencana dari Institut Teknologi Surabaya (ITS), Amien Widodo, mengatakan, sejak status semburan lumpur ditetapkan sebagai bencana, upaya penyetopan dampak semburan juga berhenti. ”Sejak statusnya jadi bencana tidak lagi terdengar upaya menghentikan semburan. Mestinya ada upaya terus-menerus menghentikan semburan agar dampaknya tak meluas,” ujar Widodo, Selasa (29/5).

Pembuatan tanggul tidak menyelesaikan persoalan. Sejak 29 Mei 2006, warga tinggal di sekitar areal tanggul, hidup semakin tidak nyaman. Luas areal tak layak huni bertambah luas.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pada 2007 area terdampak lumpur Lapindo meliputi 12 desa di tiga kecamatan seluas 640 hektar. Saat ini wilayah itu sudah berubah menjadi kolam lumpur. Pada 2008, luas area terdampak bertambah menjadi 728 hektar.

Pada 2011, luasnya bertambah dengan dimasukkannya wilayah 9 rukun tetangga (RT) baru dalam peta area terdampak. Awal 2012, ada 65 RT baru masuk peta area terdampak. Selama enam tahun semburan lumpur Lapindo, 11.881 keluarga yang rumah ataupun tanahnya berada di area terdampak.

Warga jadi takut

Lambannya upaya penyelesaian dampak lumpur Lapindo akan berimplikasi ke industri minyak dan gas di Indonesia. ”Masyarakat di daerah lain jadi takut pada industri migas. Makanya di banyak daerah warga menolak rencana pengeboran di wilayahnya. Pemerintah harus benar-benar memikirkan implikasi semacam ini,” tambahnya.

Kepala Humas BPLS Akhmad Kusairi menyatakan belum memiliki rencana untuk menghentikan semburan lumpur. Metode penutupan semburan belum ditemukan. ”Itu, kan, gambling, biayanya besar. Jadi sampai saat ini belum ada rencana menghentikan semburan,” katanya.

Kemarin, ribuan korban lumpur Lapindo memperingati enam tahun semburan lumpur panas Lapindo di atas tanggul lumpur Lapindo. Mereka melakukan berbagai aksi.

Korban dari peta area terdampak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 melakukan istigasah di titik 25 tanggul. ”Sampai sekarang ganti rugi kami belum dilunasi, jadi kami berdoa agar janji-janji yang diberikan kepada kami benar-benar ditepati,” ujar Pitanto, salah satu koordinator warga.

Mereka menduduki tanggul di titik 25 sejak 16 April dan akan bertahan hingga ada realisasi pelunasan pembayaran ganti rugi. ”Sampai sekarang tidak ada wakil pemerintah yang mengunjungi kami di sini. Padahal, pemerintah harusnya yang turun tangan,” tambah Pitanto.

Di Gorontalo, puluhan aktivis lingkungan berunjuk rasa memperingati Hari Antitambang serta tragedi Lumpur Lapindo. Pemerintah diingatkan tak melupakan tragedi semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo. ”Pemerintah jangan melupakan tragedi lumpur Lapindo,” ujar Mat Basowan, Ketua Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Gorontalo. (ARA/APO)