Presiden Dorong Penggunaan Kendaraan "Hybrid"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut mendorong penggunaan kendaraan hybrid sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak.

Kendaraan hybrid merupakan kendaraan yang dapat digerakkan, baik menggunakan BBM maupun tenaga listrik. Saat ini, kata Presiden, jenis kendaraan ini mulai dipasarkan di Indonesia.

"Untuk jangka menengah dan jangka panjang, saya telah menginstruksikan kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kalangan perguruan tinggi, bersama-sama Kementerian Ristek dan Kementerian BUMN, untuk mulai mengembangkan kendaraan listrik buatan putra bangsa sendiri," kata Presiden ketika menyampaikan pidato tentang gerakan nasional penghematan energi serta peningkatan pendapatan negara dan optimasi anggaran yang sedianya dilakukan pada Selasa (29/5/2012) pukul 19.30 di Istana Negara, Jakarta.

Presiden menyatakan, untuk mendorong percepatan investasi bagi terwujudnya kendaraan hybrid dan kendaraan listrik, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang tepat, seperti pemberian kemudahan dan insentif fiskal. Dengan kebijakan ini, Presiden berharap harga kendaraan hemat bahan bakar dapat dijangkau oleh masyarakat.

"Diharapkan pula harga mobil hybrid dapat bersaing dengan harga kendaraan yang hanya menggunakan BBM," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, selain menyampaikan 5 kebijakan soal penghematan energi, Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan alokasi gas yang lebih besar untuk keperluan dalam negeri. Pasokan gas yang semakin besar bagi keperluan dalam negeri itu memerlukan kesiapan infrastruktur yang mencukupi.

Untuk itu, Presiden menyatakan pemerintah berketetapan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas serta pembangunan instalasi pencairan dan pemurnian LNG untuk keperluan dalam negeri. Pemerintah juga berupaya terus meningkatkan kapasitas industri gas di Tanah Air agar lebih banyak lagi gas alam yang dihasilkan di dalam negeri.

"Tujuan dan sasaran kebijakan alokasi gas yang lebih besar sesungguhnya dimaksudkan untuk mengurangi impor minyak mentah dan BBM dari luar negeri serta mengurangi ketergantungan pada BBM. Peningkatan alokasi gas untuk dalam negeri juga kita arahkan untuk mendorong industri dan transportasi dengan menggunakan gas bumi," katanya.

Menurut Presiden, sebagai negara penghasil gas bumi yang berpotensi terus berkembang, pemerintah lebih mendorong penggunaan gas untuk keperluan dalam negeri kita. Saat ini pemerintah sedang melaksanakan negosiasi dengan perusahaan yang memproduksi gas di Indonesia untuk keperluan ini. "Hasilnya positif. Di tahun-tahun mendatang, akan jauh lebih banyak gas yang akan digunakan untuk kepentingan dalam negeri kita," kata Presiden.