Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemaksaan Ani Yudhoyono Dapat Jatuhkan Kredibilitas SBY

Kompas.com - 26/05/2012, 08:32 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengajuan Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014 di lingkungan Partai Demokrat sepatutnya tidak perlu dipaksakan, mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan tidak akan menyiapkan istri ataupun keluarganya menuju kursi RI-1 pasca-menjabat sebagai presiden.

"Pemaksaan Ani Yudhoyono dapat menjatuhkan kredibilitas SBY karena komitmennya sudah sangat jelas untuk tidak berancang-ancang mengusung Bu Ani sebagai calon presiden mendatang," tutur Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (26/5/2012) pagi.

Sikap Presiden Yudhoyono itu menunjukkan sisi kuat kredibilitas moral untuk mengakhiri masa dua periode di tampuk kepemimpinan nasional secara baik, tanpa menyimpan orientasi ke arah membangun kelangsungan dinasti kekuasaan melalui kepentingan pihak keluarga.

Apalagi, lanjutnya, posisi Ani Yudhoyono sejauh ini lebih pada itikad menyokong peran Presiden Yudhoyono dengan menjadi ibu negara yang baik sekaligus terhormat. Syahganda menilai komitmen Yudhoyono terhadap kekuasaan juga menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk kerap memilih tugas ataupun semangat dalam melapangkan masa akhir kepresidenannya melalui tahapan konstitusional dan pilihan kerja sama politik yang berhati-hati.

"Jadi, kita semua harus meletakkan dengan adil guna memperkuat motivasi Presiden Yudhoyono secara mulia dan kemudian menempatkan Yudhoyono sebagai negarawan yang diperlukan bangsa setelah selesai menjabat presiden," ujarnya.

Ia menambahkan, peran kenegarawanan itu yang agaknya diinginkan oleh semua keluarga besar Yudhoyono saat ini. Karena itu, perdebatan yang mengharuskan pencalonan Ani Yudhoyono untuk melanjutkan kepemimpinan Yudhoyono, termasuk sikap keberatan sejumlah elemen di Partai Demokrat, perlu dihentikan. Hal ini perlu agar tidak mengganggu fokus anggota keluarga Yudhoyono dalam memegang komitmen, yang telah dinyatakan dengan prinsip sebagai kepala negara oleh Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com