Menkes Masih Kosong, Pembentukan BPJS Bisa Terancam - Kompas.com

Menkes Masih Kosong, Pembentukan BPJS Bisa Terancam

Kompas.com - 24/05/2012, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Indra Munaswar khawatir kelembagaan BPJS I tentang Kesehatan pada Januari 2014 tidak akan terwujud. Pasalnya, sejumlah rancangan ketentuan yang mendasarinya tidak tuntas dibahas pemerintah.

Hal itu disebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga satu bulan sejak meninggalnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, belum menunjuk penggantinya. Akibatnya, pembahasan sejumlah ketentuan yang mendasari BPJS Kesehatan tidak lagi intensif karena menterinya kosong.

Kekhawatiran itu diungkapkan Indra mengingat semenjak meninggalnya Endang, pembahasan sejumlah ketentuan tersebut, tidak lagi didampingi pejabat setingkat menteri.

"Terbukti pasca tiga minggu meninggalnya Ibu menteri, rapat rutin pembahasan mingguan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peratuan presiden (Perpres) yang selama ini langsung dan dihadiri Wakil Menteri Kesehatan menjadi tidak berjalan.

Jika situasi ini terus berlanjut, hampir dipastikan deadline pada November 2012 untuk selesainya RPP dan Perpres tak akan tercapai. Akhirnya 230 juta rakyat Indonesia akan dirugikan," ungkap Indra kepada Kompas, Kamis (24/5/2012) siang di Jakarta.

Indra menambahkan, pemerintah juga tidak secara tegas mendelegasikan seluruh kewenangan Menteri Kesehatan kepada Wakil Menteri Kesehetan. "Ini dapat mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan menjalankan program-programnya untuk melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan," kata Indra.

Menurut Indra, sekalipun Presiden mendelegasikan seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawan Menteri Kesehatan sementara ini kepada Wakil Menteri Kesehatan, pendelegasian kewenangan juga berpotensi menimbulkan masalah terhadap kinerja Kementerian Kesehatan.

Sesuai dengan Undang-undang No.40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24/2011 Tentang BPJS, terdapat 19 ketentuan yang masih perlu dibuat oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dalam bentuk PP dan 15 ketentuan dalam bentuk PERPRES, dengan rincian dua PP dan tiga Perpres utuk mengatur kelembagaan BPJS Kesehatan. "Pembiaran kekosongan posisi Menteri Kesehatan oleh Presiden berpotensi merugikan hak rakyat untuk mendapatkan jaminan sosial," lanjut Indra.


PenulisSuhartono
EditorAgnes Swetta Pandia

Terkini Lainnya

13 Mei, PKS Akan Umumkan Keputusan Resmi Terkait Pilpres 2019

13 Mei, PKS Akan Umumkan Keputusan Resmi Terkait Pilpres 2019

Nasional
Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Nasional
Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Nasional
Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Nasional
Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional

Close Ads X