Umar Patek Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa pelaku bom Bali I, Umar Patek, akan menjalani sidang tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini, Senin (21/5/2012).

Menurut kuasa hukum Patek, Ashludin Hatjani, kliennya telah menyiapkan diri untuk menghadapi tuntutan jaksa atas dirinya. "Dia dalam keadaan sehat untuk menghadiri sidang tuntutan jam 9 pagi ini," kata Ashludin saat dihubungi Kompas. com, Senin pagi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan enam dakwaan dan pasal berlapis kepada Umar Patek, di antaranya adalah keterlibatan Patek dalam memasukkan senjata api dari Filipina ke Indonesia.

Jaksa juga menyebut bahwa Patek memberikan bantuan kepada Dulmatin, Warsito, dan Sibgoh untuk melakukan uji coba tiga pucuk senjata M16. Senjata tersebut digunakan dalam pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam dakwaan berikutnya, Umar Patek disebut dengan sengaja dan terencana merampas nyawa orang lain, yaitu sebagai salah satu pelaku Bom Bali I yang mengakibatkan tewasnya 192 orang. Bom tersebut meledak di tiga lokasi, yakni sebelah selatan Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar; di dalam Paddy's Pub, dan di depan Sari Club, Denpasar, pada 12 Oktober 2002.

Jaksa penuntut umum juga mendakwa Umar Patek sebagai aktor peledakan enam gereja pada 24 Desember 2000. Gereja yang diledakkan adalah Gereja Katedral Jakarta, Gereja Kanisius, Gereja Oikumene, Gereja Santo Yosep, Gereja Koinonia, dan Gereja Anglikan.

Terakhir, Patek didakwa melakukan pemalsuan paspor atas nama Anis Alawi Jafar. Paspor tersebut digunakan untuk berangkat ke Lahore, Pakistan, bersama sang istri, Fatimah Zahra.

Atas semua perbuatan tersebut, Umar Patek dijerat dakwaan berlapis, yaitu Pasal 15 juncto Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 13 huruf (c) Perpu Nomor 1 Tahun 2002 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, dan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tentang Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Izin.