Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Century Terhambat Kekuatan Tak Terlihat

Kompas.com - 20/05/2012, 11:16 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan DPR memprihatinkan proses penyelidikan kasus Bank Century yang hingga kini stagnan di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, pimpinan KPK pernah berjanji bahwa kasus ini mendapat prioritas dan akan diselesaikan sebelum akhin tahun ini.

DPR menilai ada kekuatan tak terlihat yang menyebabkan KPK tak berani menindaklanjuti. "Stagnasi proses hukum mega skandal Bank Century bukan disebabkan oleh bukti-bukti permulaan yang sudah berantakan, melainkan hambatan yang justru muncul dari kekuatan kekuasaan yang tidak terlihat. Inilah yang diduga membuat KPK berpikir dua kali untuk menuntaskan kasusnya," tutur anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Minggu (20/5/2012) siang ini.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar itu, penyelidikan kasus Bank Century bakal langsung ke jantung kekuasaan di negeri ini sehingga penyelidik KPK tak berani mengusiknya. "Kalau diselidiki, apalagi kalau sudah masuk ke tahap penyidikan, bisa terjadi serangan balik yang bisa mengancam jabatan siapa pun yang akan menyentuhnya," ujar Bambang.

Hal sama juga dilontarkan anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal. "Sudah lewat 100 hari dari janji pimpinan KPK, hingga kini juga belum ada kemajuan berarti dari kasus Bank Century. Ada apa dan mengapa?" kata Akbar.

Ia khawatir ada intervensi pihak-pihak tertentu yang ada di balik KPK sehingga kasus Bank Century tidak ada kemajuannya.

Dalam catatan Kompas, kasus penyelidikan Bank Century hingga saat ini sudah hampir tiga tahun. Namun, prosesnya jalan di tempat. Kabar terakhir, hingga kini semua pimpinan KPK belum sepakat menaikkan status kasus Bank Century dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Sebagaimana diketahui, dana sebesar Rp 6,7 triliun digelontorkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan Bank Century; yang diputuskan oleh Sri Mulyani Indrawati, mantan Kepala Komite Stabilitas Sektor Keuangan atas permintaan Gubernur BI Boediono, yang kini Wakil Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com