Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larang Lady Gaga, Kepolisian Didesak Tak Diskriminatif

Kompas.com - 15/05/2012, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian didesak tidak berlaku diskriminatif dalam menegakkan aturan ketika menghadapi berbagai hal yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Kepolisian harus juga bersikap tegas terhadap kelompok yang melakukan tindakan budaya negara lain.

"Jika terhadap pertunjukan manifestasi ideologi liberalisme-kapitalisme seperti konser Lady Gaga berani mereka (kepolisian) larang, maka terhadap aksi unjuk rasa yang memaksakan ideologi yang diimpor dari timur tengah tanpa filter kearifan lokal budaya bangsa sendiri juga harus disikapi dengan tegas," kata Ahmad Basarah, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa
(15/5/2012 ).

Basarah dimintai tanggapan sikap Polda Metro Jaya yang tidak akan memberikan rekomendasi atas konser Lady Gaga yang hendak digelar pada 3 Juni 2012. Alasannya, banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.

Polda Metro menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser-konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis yang cenderung menampilkan pornoaksi. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.

Basarah mendukung langkah Polda Metro yang tak memberikan rekomendasi konser tersebut. Menurut dia, saat ini perlu dilakukan seleksi terhadap berbagai intervensi budaya asing yang masuk ke Indonesia.

"Saat ini, bangsa kita tengah mengalami krisis jati diri keindonesiaannya. Dengan demikian, sikap Polda Metro yang menolak memberikan izin panitia konser Lady Gaga yang mempertontonkan kebebasan bereskpresi ala budaya barat patut diapresiasi," kata politikus PDI-P itu.

Namun, lanjut Basarah, Polda Metro juga harus melakukan ketegasan yang sama terhadap kelompok yang membubarkan diskusi buku di Salihara. "Pelarangan dan pembubaran diskusi di Salihara adalah contoh nyata pemaksaan kehendak oleh orang-orang yang ingin memaksakan ideologi transnasional dari timur tengah menjadi praktik hukum di Indonesia," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com