Kepolisian Jangan Jadi Alat Kelompok Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri didesak untuk tidak menjadi alat kelompok-kelompok radikal, terutama dengan cara membiarkan mereka melakukan kekerasan atas nama agama. Polisi semestinya harus menjadi alat negara yang menjamin perlindungan atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan.

"Sikap intoleran juga merasuk dalam tubuh kepolisian sehingga menjadi alat untuk melancarkan aspirasi kelompok radikal. Padahal, semestinya kepolisian bertugas melindungi konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat, beragama, dan berkeyakinan," kata Wakil Direktur The Wahid Institute, Rumadi, Senin (14/5/2012) di Jakarta.

Ia mengemukakan, konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menjamin siapa pun merdeka untuk berpikir, berbeda pendapat, dan menyuarakannya. Jaminan ini harus dilaksanakan sehingga ruang publik menjadi sarana untuk menukar gagasan.

"Aparat kepolisian harus bekerja untuk memastikan jaminan perlindungan atas hak konstitusional itu. Jika tidak, nanti masyarakat akan mencari jalan keluar untuk melindungi diri dengan caranya sendiri. Dikhawatirkan, muncul gerakan masyarakat yang melawan kelompok radikal," katanya.

Rumadi mengungkapkan, selama ini Indonesia diklaim sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang cenderung toleran, moderat, dan menerima demokrasi. Itu disodorkan sebagai model untuk negara-negara Islam lain di dunia. Klaim itu sekarang mendapat tantangan serius.

"Saat ini, ada cara baru dalam menyikapi perbedaan yang tumbuh di kalangan kelompok-kelompok tertentu, yaitu hasrat dengan memusnahkan kelompok yang dianggap berbeda dan sesat. Ini harus dicegah agar kekuatan Indonesia sebagai negara Muslim yang moderat bisa dipertahankan," tuturnya.