Didik J Rachbini Dukung Praktek Tukang Gigi

Kompas.com - 12/05/2012, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Didik J Rachbini, mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan yang membuat profesi tukang gigi terancam hilang itu melanggar Hak Asasi Manusia.

"Saya ingin membantu mereka. Ini kan masalah orang cari nafkah. Jangan dihalangi dong," kata Didik, saat jumpa pers di Rumah Pemenangan Hidayat-Didik, di Warung Buncit, Jakarta, Sabtu (12/5/2012).

Menurutnya, keluarnya permenkes yang mengancam profesi tukang gigi ini ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu yang merasa terganggu dengan adanya tukang gigi ini. "Alasannya takut merugikan warga masyarakat. Kalau saya lihat peraturan ini karena dokter gigi kalah. Jadi ada pengaruh dari dokter gigi ke Menkes ini," jelasnya.

Didik pun mengusulkan agar tukang gigi tetap boleh beroperasi dengan syarat ada standarisasi dari pemerintah, sehingga tidak akan merugikan masyarakat dan terjamin keamanannya untuk masyarakat.

Beberapa waktu lalu, memang dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang soal Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Alasan keluarnya Permenkes ini adalah kesehatan masyarakat.

Dalam Permenkes tersebut, pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bukan kewenangan tukang gigi. Bagi yang telah melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang gigi masih dapat menjalankan pekerjaannya sampai berlakunya peraturan tersebut atau habis masa berlaku izinnya dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Tidak hanya itu, keluarnya Pemenkes ini juga karena pekerjan tukang gigi dianggap sudah melampaui kewenangan seperti memasang kawat gigi dan menambal gigi. Dalam aturan, tukang gigi hanya boleh membuat dan memasang gigi palsu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorA. Wisnubrata

    Terkini Lainnya

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

    Nasional
    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

    Nasional
    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

    Nasional
    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

    Nasional
    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

    Nasional
    'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

    "Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

    Nasional
    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

    Nasional
    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

    Nasional
    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

    Nasional
    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

    Nasional
    Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

    Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

    Nasional
    Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

    Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

    Nasional
    MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

    MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

    Nasional
    Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

    Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

    Nasional

    Close Ads X