KPK Akan Panggil Menkeu Terkait Wa Ode

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo terkait penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Rencananya, Agus akan dimintai keterangan sebagai saksi meringankan bagi tersangka kasus itu, Wa Ode Nurhayati. Demikian yang disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (8/5/2012).

"Memang kita berencana memanggil Menkeu sebagai saksi meringankan atas permintaan tersangka, WON (Wa Ode Nurhayati)," kata Johan.

Mengenai kapan surat panggilan pemeriksaan Menkeu dilayangkan, Johan belum dapat memastikannya. "Tentunya terserah dari Menkeu, apakah dia bersedia memberikan keterangan yang meringankan tersangka atau tidak," tambahnya.

Sebelumnya Wa Ode meminta KPK memeriksa Menkeu sebagai saksi yang dianggap dapat meringankannya. Menurut Wa Ode, Menteri Keuangan mengetahui kalau kuasa pengguna anggaran DPID adalah pemerintah, bukan DPR.

"Artinya beberapa daerah yang dapat dan berapa angkanya pemerintah kan (yang berwenang). Sementara saya kan hanya anggota Banggar (Badan Anggaran DPR)," kata Wa Ode seusai diperiksa KPK, Senin (7/5/2012).

Selain Menkeu, Wa Ode juga menyebut pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan yang terlibat pembahasan alokasi DPID sebagai saksi meringankan yang diajukannya.

"Yang kedua, saya meminta Pak Harry yang waktu DPID itu adalah Dirjen Perimbangan Keuangan dan Pak Pramudjo. Beliau berdua inilah yang mengajukan rumus syarat untuk mendapatkan DPID yang kemudian melahirkan simulasi yang ditolak," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap DPID, Wa Ode diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq. Pemberian suap diduga terkait pengalokasian dana DPID untuk tiga kabupaten di Aceh.

Fadh juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan hasil pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Belakangan, Wa Ode yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR itu menyeret Wakil Ketua DPR, Anis Matta, ke dalam kasusnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut Anis dan empat pimpinan Banggar DPR, yakni Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng, melanggar prosedur dalam menentukan alokasi DPID.

Menurutnya, Kementerian Keuangan yang menjadi mitra Banggar DPR dalam membahas alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tersebut juga mencium kejanggalan dalam pembahsan alokasi DPID.

Surat Kementerian Keuangan tersebut, kata Wa Ode, mempertanyakan daerah-daerah yang hilang dalam daftar penerima DPID yang sudah disepakati sebelumnya.