Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Angie Ditahan di Rutan KPK

Kompas.com - 27/04/2012, 20:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (27/4/2012) menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh di Rumah Tahanan Salemba cabang KPK yang berlokasi di basement gedung KPK, Jakarta. Tentunya, ada alasan KPK menempatkan Angelina di rutan tersebut. Angelina atau menjadi penghuni rutan KPK kedua setelah Mindo Rosalina Manulang.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, penempatan Angelina di rutan yang berlokasi di gedung KPK itu dapat mempercepat proses pemeriksaan Angie kelak. "KPK ingin mempercepat proses pemeriksaan sehingga kelak bisa segera dibawa ke pengadilan," katanya melalui pesan singkat, Jumat.

Sementara menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, sudah semestinya KPK menempatkan tahanannya di rutan khusus yang disediakan pemerintah. "Untuk apa pemerintah sudah memberi izin kepada KPK untuk memiliki rutan cabang?" ujarnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi secara terpisah mengatakan, pengawasan di rutan KPK cukup ketat. "Rutan diawasi CCTV dan ada penjaga di sana di dalam dan di luar rutan," katanya. Ia menjawab kekhawatiran Angelina bersentuhan dengan Rosa dalam rutan yang sama.

Seperti diberitakan sebelumnya, Angelina disebut sebagai salah satu pihak yang mengancam keselamatan Rosa. KPK mengindikasi sejumlah kelompok yang ingin membunuh mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu.

"Yang ketahuan tiga kelompok, yakni AU, AS, dan Mnz. Yang lain diduga merupakan orang dekat Rosa (Mindo) yang terkait dengan salah satu atau dua dari tiga kelompok itu," kata Bambang beberapa waktu lalu.

Namun dugaan itu dibantah Angie. Adapun Angelina disangka menerima suap terkait kepengurusan proyek wisma atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga serta proyek universitas-universitas di Kementerian Pendidikan Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 2010/2011. Ia ditahan KPK hari ini seusai menjalani pemeriksaan perdananya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com