Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga TKI Tewas di Malaysia, Pemerintah Dianggap Gagal

Kompas.com - 25/04/2012, 14:34 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dianggap gagal karena tidak mampu melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Hal ini diungkapkan Pengacara Publik LBH Jakarta, Pratiwi Febry, setelah tiga TKI kembali menjadi korban penembakan oleh kepolisian Diraja Malaysia.

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak benar-benar tuntas dan tegas menyelesaikan kasus TKI di negara tetangga, terutama Malaysia, sehingga kejadian penyiksaan dan pembunuhan terhadap TKI masih terus terjadi.

"Pemerintah jangan hanya menjadikan buruh migran Indonesia sebagai komoditas dan penambah devisa semata. Bertindaklah tegas. Lakukan protes keras terhadap Malaysia," ujar Pratiwi saat jumpa pers bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di kantor LBH Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Selain itu, Pratiwi juga mengungkapkan, pemerintah gagal mencarikan solusi bagaimana mengatasi banyaknya buruh migran yang sering diremehkan dan dilecehkan di Malaysia. Tak hanya itu, kata dia, buruh migran juga banyak menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri, seperti menjadi korban penyiksaan, pemerkosaan, gaji tak dibayar, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, penyekapan, dan pemerasan. Pemerintah dinilai tak mampu memberikan jalan keluar atas masalah-masalah itu.

"Pemerintah harus mendesak Pemerintah Malaysia untuk menindak tegas aparaturnya yang melakukan penembakan itu. Harus diusut tuntas jika memang ada bukti perdagangan organ tubuh juga dalam peristiwa itu," tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah tak bisa gegabah dalam bertindak menyangkut soal TKI. Pemerintah menunggu hasil investigasi dalam kasus penembakan tiga TKI di Malaysia. Dia juga belum memastikan adanya tindak kriminal yang dituduhkan kepada para TKI.

"Jangan terburu-buru dan bertindak berdasarkan praduga. Kalau memang curiga, mari kita investigasi," tutur Djoko seusai pembukaan peringatan Hari Otonomi Daerah, Rabu di Jakarta. Saat ini, kata Djoko, tim Kementerian Luar Negeri masih mengklarifikasi ada atau tidaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh ketiga TKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com