KPK Diminta Fokus Satu Kasus Wa Ode

Kompas.com - 25/04/2012, 06:30 WIB
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com --  Komisi Pemberantasan Korupsi diminta fokus menuntaskan satu perkara yang menjerat anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. Wa Ode adalah tersangka kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Namun, sebelum perkara itu tuntas, Selasa (24/4), KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka lagi untuk kasus dugaan pencucian uang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Selasa, minta KPK menuntaskan dahulu kasus pertama Wa Ode. KPK harus fokus dan konsisten.

Namun, katanya, PAN tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi. ”PAN mendorong penegakan hukum secara konsisten dan serius. PAN komit terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kami ingin proses berjalan dengan konsisten dan fokus,” kata Bima Arya.

Penetapan Wa Ode sebagai tersangka kasus pencucian uang disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP di Jakarta, Selasa. Bahkan, untuk kasus baru itu, KPK, Selasa, memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. ”Saya menjadi saksi untuk kasus Ibu Wa Ode Nurhayati terkait dengan tindak pidana pencucian uang,” ungkap Nining seusai pemeriksaan.

Nining menyatakan, ia hanya ditanya normatif, semisal masalah administrasi terkait Wa Ode di DPR. KPK tak menanyakan aliran dana ke Badan Anggaran DPR.

Harta Wa Ode

Dalam kasus pencucian uang itu, KPK baru menetapkan Wa Ode sebagai tersangka. ”Dari hasil penyidikan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang. KPK menetapkan WON (Wa Ode Nurhayati) sebagai tersangka,” kata Johan Budi.

Menurut Johan, KPK telah menemukan dua alat bukti untuk mengembangkan kasus suap PPID ke tindak pidana pencucian uang. Dalam penyidikan, KPK menemukan harta Wa Ode setelah ditelusuri terindikasi dari tindak pidana pencucian uang.

Namun, Johan belum bisa menjelaskan nilai detail kekayaan Wa Ode yang terindikasi hasil pencucian uang. Saat ditanyakan apakah penggunaan ketentuan tindak pidana pencucian uang itu juga untuk menjerat pimpinan Badan Anggaran DPR, Johan menyatakan strategi penyidikan tidak bisa mengungkapkan.

KPK menyebutkan Wa Ode diduga melakukan pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, dan kepemilikan hartanya. Dalam kasus korupsi dana PPID tahun 2011, selain Wa Ode, KPK juga menetapkan pengusaha Fahd A Rafiq sebagai tersangka. (lok/ray)

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

    MAKI Duga Djoko Tjandra Tak Terdeteksi Imigrasi Karena Ganti Nama

    Nasional
    Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

    Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

    Nasional
    Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

    Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

    Nasional
    Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

    Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

    Nasional
    Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

    Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

    Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

    UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

    Nasional
    Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

    Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

    Nasional
    Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

    Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

    Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

    Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

    UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

    UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

    UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X