Kompas.com - 25/04/2012, 06:30 WIB
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com --  Komisi Pemberantasan Korupsi diminta fokus menuntaskan satu perkara yang menjerat anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. Wa Ode adalah tersangka kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Namun, sebelum perkara itu tuntas, Selasa (24/4), KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka lagi untuk kasus dugaan pencucian uang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Selasa, minta KPK menuntaskan dahulu kasus pertama Wa Ode. KPK harus fokus dan konsisten.

Namun, katanya, PAN tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi. ”PAN mendorong penegakan hukum secara konsisten dan serius. PAN komit terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kami ingin proses berjalan dengan konsisten dan fokus,” kata Bima Arya.

Penetapan Wa Ode sebagai tersangka kasus pencucian uang disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP di Jakarta, Selasa. Bahkan, untuk kasus baru itu, KPK, Selasa, memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. ”Saya menjadi saksi untuk kasus Ibu Wa Ode Nurhayati terkait dengan tindak pidana pencucian uang,” ungkap Nining seusai pemeriksaan.

Nining menyatakan, ia hanya ditanya normatif, semisal masalah administrasi terkait Wa Ode di DPR. KPK tak menanyakan aliran dana ke Badan Anggaran DPR.

Harta Wa Ode

Dalam kasus pencucian uang itu, KPK baru menetapkan Wa Ode sebagai tersangka. ”Dari hasil penyidikan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang. KPK menetapkan WON (Wa Ode Nurhayati) sebagai tersangka,” kata Johan Budi.

Menurut Johan, KPK telah menemukan dua alat bukti untuk mengembangkan kasus suap PPID ke tindak pidana pencucian uang. Dalam penyidikan, KPK menemukan harta Wa Ode setelah ditelusuri terindikasi dari tindak pidana pencucian uang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Johan belum bisa menjelaskan nilai detail kekayaan Wa Ode yang terindikasi hasil pencucian uang. Saat ditanyakan apakah penggunaan ketentuan tindak pidana pencucian uang itu juga untuk menjerat pimpinan Badan Anggaran DPR, Johan menyatakan strategi penyidikan tidak bisa mengungkapkan.

KPK menyebutkan Wa Ode diduga melakukan pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, dan kepemilikan hartanya. Dalam kasus korupsi dana PPID tahun 2011, selain Wa Ode, KPK juga menetapkan pengusaha Fahd A Rafiq sebagai tersangka. (lok/ray)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

    UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

    Nasional
    Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

    Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

    Nasional
    Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

    Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

    Nasional
    Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

    Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

    Nasional
    HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

    HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

    Nasional
    Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

    Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

    Nasional
    Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

    Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

    Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

    Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

    Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

    Nasional
    UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

    UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

    UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.