Kasus 3 TKI di Malaysia Serius dan Fatal

Kompas.com - 24/04/2012, 22:46 WIB
EditorTri Wahono

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Kasus tewasnya tiga orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditembak Polisi Diraja Malaysia dinilai sebagai kejadian sangat serius dan fatal.

Pemerintah Malaysia tidak bisa menganggap kematian tersebut sebagai kejadian biasa saja dan memulangkan begitu saja jenazah tersebut ke Indonesia.

"Kita tidak ingin masalah ini didiamkan saja oleh pihak Malaysia," kata Ketua BP KNPI di Malaysia, Sagir Alva di Kuala Lumpur, Selasa (24/4/2012) saat menanggapi kasus tewasnya tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat itu.

Dia juga berharap Pemerintah Indonesia melalui pihak-pihak terkait seperti KBRI, Kemenlu, BNP2TKI, dan Depnaker untuk meminta pihak Malaysia agar menyelidiki masalah ini secara khusus.

Sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan cepat seperti mengotopsi ulang jenazah tersebut dengan disaksikan wakil dari pemerintah Indonesia, bukan hanya Malaysia.

Kalau perlu, Pemerintah Indonesia dapat menunda kembali pengiriman TKI ke Malaysia dan juga membawa kasus ini ke pihak Mahkamah Internasional selagi pihak Kerajaan Malaysia tidak menanggapi dan menyelidiki kasus ini secara serius.

Dugaan Perdagangan Organ

Otopsi ulang akan membuktikan ada tidaknya dugaan  pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan melakukan pengambilan organ.

Hal ini perlu dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia, karena ini menyangkut keamanan masyarakat Indonesia di Malaysia. Jika tidak, ke depan akan banyak kasus-kasus serupa yang terjadi pada masyarakat Indonesia di Malaysia.

Pemerintah Indonesia harus menekan pihak Kerajaan Malaysia untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pihak PDRM dan rumah sakit yang mungkin terlibat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Nasional
    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Nasional
    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Nasional
    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Nasional
    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Nasional
    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Nasional
    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Nasional
    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Nasional
    Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

    Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

    Nasional
    Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

    Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

    Nasional
    Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

    Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

    Nasional
    10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

    10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

    Nasional
    Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

    Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X