Kemlu Telusuri 3 TKI Korban Penembakan

Kompas.com - 24/04/2012, 18:17 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah akan menyelidik penyebab meninggalnya tiga tenaga kerja Indonesia asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, di Malaysia.

Ketiga TKI tersebut adalah Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon, ditembak oleh tentara Diraja Malaysia. Selain itu, ada dugaan organ ketiganya diambil.

"Upaya penghimpunan informasi itu dilakukan serentak melalui Kedutaan Malaysia di Jakarta melalui duta besarnya, serta melalui KBRI di Kuala Lumpur. Di antaranya, KBRI telah menghubungi rumah sakit di mana (ketiga TKI) diotopsi," kata Marty, kepada para wartawan.

Ada dua informasi yang akan ditelusuri, yakni penyebab meninggalnya ketiga TKI tersebut serta adanya dugaan pencurian organ tubuh. Penghimpunan informasi dilakukan oleh kepolisian Indonesia yang berada di Malaysia dan juga kuasa hukum.

Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinan atas kasus ini ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Malaysia. Menurut dia, Kemlu Malaysia juga menyampaikan keprihatinan yang sama.

Terkait dorongan Parlemen agar pemerintah melakukan otopsi ulang terhadap tiga jenazah tersebut, Marty mengatakan, dirinya menyerahkan kepada keluarga TKI.

"Apa pun yang menjadi pilihan keluarga, itu menjadi pilihan Pemerintah Indonesia," kata Marty.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

    PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

    Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

    Nasional
    Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

    Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

    Nasional
    Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

    Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

    Nasional
    Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

    Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

    Nasional
    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Nasional
    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Nasional
    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Nasional
    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Nasional
    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Nasional
    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Nasional
    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Nasional
    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X