Soal TKI, Polri Minta Penjelasan Polisi Diraja Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 18:03 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan, kini pihaknya sedang menunggu tindakan dari Kementerian Luar RI untuk menelusuri penyebab kematian tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditembak oleh polisi Diraja Malaysia. Pasalnya selain ditembak, mereka juga diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh. Ini akan menjadi dasar bagi Polri untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa ketiganya.

"Untuk pidana yang terjadi di luar negeri, kita harus ikuti aturan yang berlaku di negara tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Bila mana ditemukan kejanggalan-kejanggalan kita akan minta kepada kepolisiannya untuk melaksanakan pemeriksaan ulang atau bisa dilaporkan secara jelas apa yang terjadi," jelas Saud di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Menurutnya, dari Kementerian Luar Negeri yang berhak untuk berkoordinasi langsung mengenai masalah ini dengan Malaysia. Salah satunya dengan membuat surat kepada kepolisian setempat untuk melakukan proses otopsi terhadap jenazah tiga TKI yaitu Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Apalagi jika tiga TKI itu tewas karena ditembak.

Menurutnya, perlu ada pertanggungjawaban hukum, apakah benar itu penembakan dengan alasan tertentu atau sengaja ditembak. Oleh karena itu, perlu ada otopsi dari masing-masing negara.

"Nantikan bisa kita proses di Tanah Air juga. Kita melakukan otopsi ulang dan kroscek apa saja organ yang tidak ada dari hasil otopsi itu. Jadi misalkan ada yang hilang, maka kita akan menyampaikan nota keberatan agar dapat di proses tuntas dan dikroscek kembali," ujarnya.

Pihak Malaysia beralasan bahwa penembakan tiga TKI asal NTB itu dilakukan karena mereka melakukan penyerangan saat akan ditangkap. Namun ketika dipulangkan pada 5 April 2012 Migrant Care menyebut ada jahitan tak wajar pada tubuh ketiganya. Diantaranya pada kedua mata, dada dan perut bagian bawah. Diduga ada organ tubuh yang diambil. Kejanggalan ini diungkapkan oleh pihak keluarga pada Migrant Care.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

    Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

    Nasional
    Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

    Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

    Nasional
    Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

    Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

    Nasional
    Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

    Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

    Nasional
    Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

    Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

    Nasional
    Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

    Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

    Nasional
    Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

    Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

    Nasional
    Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

    Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

    Nasional
    Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

    Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

    Nasional
    Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

    Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

    Nasional
    Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

    Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

    Nasional
    Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

    Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

    Nasional
    KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

    KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

    Nasional
    Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

    Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

    Nasional
    BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

    BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X