KPK Periksa Nining Terkait Kasus TPPU Wa Ode

Kompas.com - 24/04/2012, 13:20 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (24/4/2012), memeriksa Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wa Ode Nurhayati. Nining dimintai keterangan sebagai saksi untuk Wa Ode.

"Hari ini ada pemeriksaan saksi Ibu Nining," kata Johan di Jakarta, Selasa.

Saat tiba di gedung KPK Jakarta pagi tadi, Nining tidak banyak komentar. Ia hanya mengaku diperiksa terkait Wa Ode. "Ya, saya rencananya akan diperiksa sebagai saksi Bu Wa Ode," kata Nining.

Selaku Sekjen DPR, Nining kerap dimintai keterangan KPK terkait kasus yang menjerat anggota DPR. Dalam persidangan, Nining biasanya ditanya seputar status keanggotaan dewan dan soal kode etik anggota dewan.

KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka kasus korupsi baru. Politikus Partai Amanat Nasional itu diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kepemilikan hartanya yang ditemukan KPK.

"Kita menemukan ada harta yang bersangkutan kemudian kita telusuri kita sangkakan ada keterlibatan," kata Johan.

Ia menjelaskan, kasus TPPU ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang juga menjerat Wa Ode. Kasus ini juga menjerat pengusaha Fahd A Rafiq sebagai tersangka kasus suap itu.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Nasional
    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    Nasional
    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Nasional
    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Nasional
    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Nasional
    Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

    Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

    Nasional
    Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

    Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

    Nasional
    Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

    Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

    Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

    Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

    Nasional
    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Nasional
    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Nasional
    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Nasional
    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X