Buka Pendanaan Partai

Kompas.com - 19/04/2012, 01:51 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur pembatasan belanja kampanye untuk menekan praktik politik uang yang berpotensi terjadi dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat peraturan yang mewajibkan partai politik melaporkan dana sumbangan serta belanja kampanye secara berkala.

Pendapat itu disampaikan mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Arif Wibowo seusai diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4). ”KPU harus membuat peraturan tentang transparansi dana kampanye,” katanya.

Peraturan KPU itu diharapkan mewajibkan parpol memberikan laporan keuangan kampanye secara berkala. Laporan yang berisi sumber dana kampanye sekaligus penggunaannya diusulkan diserahkan kepada KPU setiap empat bulan sekali, selama 16 bulan masa kampanye.

Menurut Arif, peraturan KPU diperlukan sebagai pengganti ketiadaan aturan pembatasan belanja kampanye parpol dalam UU Pemilu. Padahal, pembatasan itu penting karena pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilihan didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu 2009 yang menggunakan sistem proporsional terbuka, praktik politik uang marak terjadi. Umumnya yang terpilih menjadi anggota legislatif adalah mereka yang memiliki dana relatif banyak.

Sebenarnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah mengusulkan aturan pembatasan belanja kampanye.

Belanja kampanye untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan sebesar Rp 750 juta. Adapun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi masing-masing maksimal Rp 500 juta dan DPRD kabupaten/kota Rp 250 juta.

Usulan pembatasan belanja kampanye itu juga didukung Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Namun, karena mayoritas fraksi menolak, usulan pembatasan dana kampanye tidak diakomodasi dalam UU Pemilu.

   Gagasan pembuatan peraturan laporan dana kampanye itu disambut positif oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). ”Ini positif, dan bisa menjadi solusi dari lemahnya pengaturan soal pelaporan dana kampanye dalam UU Pemilu,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Namun, peraturan itu tetap tidak sekuat UU. Peraturan KPU tidak bisa mengatur sanksi sehingga parpol dapat dengan mudah mengabaikan peraturan tersebut.

Dengan demikian, saat ini, lanjut Titi, hal yang diperlukan adalah membangun konsensus dengan peserta pemilu untuk beriktikad baik menjalankan transparansi anggaran. (NTA)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X