Kompas.com - 18/04/2012, 15:53 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menilai pemberhentian Agusrin M Najamuddin sebagai Gubernur Bengkulu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki risiko. Pasalnya, jika upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Agusrin diterima Mahkamah Agung, maka segala hak dan kedudukan Agusrin harus dikembalikan termasuk jabatannya sebagai Gubernur.

Persoalannya, hingga kini belum ada Undang-Undang yang mengatur pengangkatan kembali kepala daerah yang sudah diberhentikan.

Seperti diberitakan, Presiden SBY beberapa hari lalu telah meneken keputusan pemberhentian Agusrin M Najamuddin, Gubernur non aktif Bengkulu. "Mengingat peluang Agusrin kembali menjabat Gubernur masih terbuka, maka sebaiknyalah Presiden tidak buru-buru melantik Wakil Gubernur Bengkulu, Junaidi, untuk menjabat sebagai gubernur menggantikan Agusrin," kata Yusril.

Sebab, jika Junaidi keburu dilantik, dan kemudian PK Agusrin diterima, maka jabatan Agusrin sebagai Gubernur harus diaktifkan kembali sehingga posisi Junaidi pun otomatis kembali menjadi Wakil Gubernur.

"Namun, sampai kini belum ada undang-undang yang mengatur hal ini. Ada kevakuman hukum, sebagaimana terjadi pada Bupati Mamasa, Sulawesi Barat. Anehnya, meski mengaku bingung, Presiden nyatanya telah memberhentikan Agusrin, yang justru membuka peluang kebingungan lagi, karena Pemerintah sendiri belum tahu bagaimana mengatasi masalahnya," kata Yusril.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Nasional
Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Nasional
Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Nasional
Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan, TNI AL: Kami Mohon Doa agar Bisa Temukan

Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dilakukan, TNI AL: Kami Mohon Doa agar Bisa Temukan

Nasional
TNI AL Pastikan Stok Oksigen Aman bagi 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402

TNI AL Pastikan Stok Oksigen Aman bagi 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Nanggala-402: Pabrikan Jerman 1979, Dijuluki Monster Bawah Laut

Mengenal Kapal Selam KRI Nanggala-402: Pabrikan Jerman 1979, Dijuluki Monster Bawah Laut

Nasional
Menhan-BPJS Kesehatan Sepakat Perpanjang Program Jaminan Kesehatan

Menhan-BPJS Kesehatan Sepakat Perpanjang Program Jaminan Kesehatan

Nasional
Perayaan Hari Kartini di PDI-P, Saat Kiky Saputri Ajak Perempuan Tak Takut Bermimpi

Perayaan Hari Kartini di PDI-P, Saat Kiky Saputri Ajak Perempuan Tak Takut Bermimpi

Nasional
Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Nasional
Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Nasional
Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Nasional
Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Nasional
Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X