Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenazah Sudomo Dibawa ke Rumah Duka

Kompas.com - 18/04/2012, 12:58 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jenazah mantan Menteri Tenaga Kerja era Orde Baru, Laksamana TNI (Purn) Sudomo (86), telah dibawa dari RS Pondok Indah ke kediamannya di Jalan Sekolah Kencana IV, TM-19, Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/4/2012). Sudomo meninggal akibat serangan stroke yang dialaminya.

"Penurunan kondisinya memang drastis dari kemarin hingga tadi pagi masih tetap tidak stabil. Tadi pukul 10.05 pagi meninggal," ujar putra sulung Sudomo, Biakto Putra (49), di RS Pondok Indah.

Jenazah Sudomo dibawa dengan sebuah mobil ambulans, diiringi sejumlah anggota TNI AL berseragam putih. Di dalam mobil jenazah tampak menantu dan anak Sudomo lainnya mendampingi. Mobil jenazah itu juga dikawal motor patroli polisi.

Biakto mengaku, sejak ayahnya dibawa ke RS Pondok Indah, ia tak sempat berbincang dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan era Presiden Soeharto itu. Pasalnya, Sudomo tidak sadarkan diri sejak dibawa ke rumah sakit pada Sabtu (14/4/2012).

"Itu serangan stroke pendarahan di otak yang cukup parah, di ICU sampai hari ini tidak sadar," ujar Biakto.

Sudomo lahir pada 20 September 1926 di Malang, Jawa Timur. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 1969 hingga 1973 dan juga pernah menjabat Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tahun 1978 hingga 1983. Pada era ketika menjabat Pangkopkamtib tersebut Sudomo dikenal bertindak tegas sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dinilai mereda di seluruh wilayah Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com