Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebai mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (13/4). ”Jika tahu pelaku penembakan pesawat Trigana Air itu OPM (Organisasi Papua Merdeka), pemerintah perlu memikirkan solusi strategis untuk menyelesaikan masalah di Papua untuk jangka panjang,” katanya.
Menurut Neles, dalam beberapa pemberitaan, pejabat TNI menyebutkan, penembakan pesawat Trigana Air dilakukan anggota OPM. Karena itu, diperlukan solusi yang responsif dan strategis. Dalam solusi responsif, pemerintah perlu membuat masyarakat di Puncak Jaya merasa aman. Pengamanan harus terukur dan jangan sampai aparat memasuki kampung yang justru membuat rakyat khawatir.
Dalam solusi responsif, lanjut Neles, pemerintah bersama otoritas terkait perlu segera mengoperasikan Bandara Mulia sehingga pasokan kebutuhan pokok rakyat dapat tersalurkan.
Untuk solusi strategis, ungkap Neles, pemerintah perlu memikirkan bagaimana membuka dialog dengan OPM. Pendekatan keamanan yang berlebihan dengan mengerahkan aparat di pelosok bukan langkah strategis. Jika pemerintah tak memiliki akses ke OPM, ada pihak ketiga yang dapat membantu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) M Taufik menambahkan, tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sudah tiba di Jayapura, Papua. Namun, tim belum bisa ke Puncak Jaya karena keterbatasan transportasi.
Di Jakarta, Jumat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah tidak mudah menuduh OPM sebagai pelaku penembakan di Papua. Apalagi jika tak punya bukti jelas. Ada banyak satuan tugas dan intelijen yang bekerja di Papua tanpa melapor ke Polda sebagai pemegang otoritas keamanan di Papua yang berstatus tertib sipil itu.
Permintaan itu dikatakan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim didampingi Wakil Ketua Yoseph A Prasetyo dan Ridha Saleh. Menurut Ridha, Komnas HAM tidak hanya menyoroti kasus penembakan pesawat Trigana Air, tetapi banyak kasus serupa di Papua yang tidak pernah tuntas penyelidikannya. Terjadinya kasus itu terus-menerus membuat ancaman keamanan bagi masyarakat.
Yoseph menegaskan, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe dalam percakapan dengan Komnas HAM juga mengeluhkan ketidak-
Ifdhal meminta pemerintah bertindak serius dan tidak berwacana saja.