ICW Desak KPK Usut MS Kaban

Kompas.com - 13/04/2012, 03:08 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterlibatan mantan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban dalam kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kemenhut pada 2007.

Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, mengatakan, keterlibatan Kaban dalam kasus itu teramat jelas. Sejumlah saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan SKRT, katanya, menyebut Kaban menyetujui penunjukan langsung PT Masaro Radiokom sebagai perusahaan rekanan serta mengetahui adanya pemberian suap kepada pejabat Kemenhut.

"Seperti di persidangan Putranefo dan Wandoyo Siswanto, sejumlah saksi mengungkapkan bahwa dia (Kaban) memberikan izin dan memberikan persetujuan untuk penunjukan langsung ke PT Masaro. Kaban juga tahu ada pemberian suap ke pejabat Kemenhut, ini yang belum kita lihat ada penyelidikan ke arah sana," kata Emerson dalam diskusi bertajuk "Belum Tuntasnya Berantas Korupsi Kehutanan oleh KPK" di Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Hadir dalam diskusi tersebut lembaga swadaya masyarakat lainnya, Jikalahari. Selain keterangan para saksi dalam persidangan, lanjut Emerson, ada bukti rekaman yang menunjukkan keterlibatan Kaban. Rekaman itu merupakan pembicaraan Al Amin Nur Nasution, anggota DPR, dengan pejabat Kemenhut yang mengungkap adanya aliran dana ke Kaban.

Kasus korupsi kehutanan yang merugikan negara hingga Rp 89 miliar itu melibatkan sejumlah pihak. Mereka yang divonis terlibat kasus pengadaan SKRT ini, antara lain, empat mantan anggota DPR, yakni Yusuf Emir Faisal, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa, pejabat Kemenhut Wandojo Siswanto, dan Direktur PT Masaro Radiokom, Putranevo Prayogo. Kasus ini juga menjerat pemilik PT Masaro Radiokom, yakni Anggoro Widjojo. Sayangnya, kakak Anggodo Widjojo itu buron ke luar negeri sebelum ditangkap.

Emerson mengatakan, Anggoro dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk menyeret Kaban. Dia meminta KPK segera menangkap Anggoro. Informasi terakhir, Anggoro kabur ke China. "Ini yang juga kita desak agar KPK tak berhenti mengejar Anggoro. Masa Nazaruddin cepat, yang ini (Anggoro) lama sekali. Nanti dari dia kan bisa terungkap siapa lagi pejabat Kemenhut saat itu yang menerima suap, termasuk mantan menteri MS Kaban," ucap Emerson.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.