"PKS Menghapus Dosa"

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengubah sikapnya terkait isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu pada menit-menit terakhir rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012). Perubahan itu dilakukan terkait dengan isu penghitungan suara menjadi kursi.

Hingga akhir pembahasan di Panitia Khusus RUU Pemilu, F-PKS bertahan pada sikap penghitungan suara menjadi kursi dengan metode divisor dengan varian webster habis di daerah pemilih (dapil). Sikap itu tetap bertahan hingga lobi semalam.

Adapun parpol koalisi lain (minus Partai Golkar) memilih metode kuota murni. Namun, secara mengejutkan, F-PKS mengubah sikapnya ketika voting. Sikap F-PKS akhirnya sama dengan F-Demokrat, F-PKB, F-PPP, dan F-PKB, yakni metode kuota murni. Adapun Golkar tetap bertahan pada metode webster.

Perubahan sikap itu lalu ditanggapi beragam oleh para anggota Dewan ketika voting. Pada saat 54 anggota F-PKS berdiri, berbagai celetukan dari anggota lain terdengar dari alat pengeras suara, seperti "PKS kembali ke jalan yang benar" dan "PKS menghapus dosa".

Celetukan itu disambut tawa para anggota Dewan dan tamu di balkon. Pasalnya, celetukan itu mengingatkan pada peristiwa pembahasan UU APBN-P 2012 di rapat paripurna dua pekan lalu. Saat itu, PKS adalah satu-satunya parpol koalisi yang menolak memberi ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Akibatnya, PKS dianggap telah dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan. Hal itu terlihat dari tak lagi diundangnya PKS dalam beberapa kali rapat Setgab. Namun, sampai sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu ketua koalisi belum memberikan pernyataan soal posisi PKS. Tiga kader PKS juga masih bertahan di kabinet.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, tidak ada transaksi apa pun dengan Setgab terkait perubahan sikap PKS. "Cara PKS ambil keputusan murni berdasarkan kepentingan nasional dan orang banyak dan tidak transaksional," kata Luthfi di sela-sela rapat paripurna.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, perubahan sikap PKS dengan mengikuti parpol Setgab itu tidak akan mengubah keputusan Setgab mengenai posisi PKS.

"PKS tetap enggak ada di Setgab. Kemarin itu (sikap PKS soal BBM) terlalu menyakitkan," kata Ruhut.