Keadilan Hukum Dimulai dari Gaji Hakim

Kompas.com - 10/04/2012, 21:19 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum terancam jika kesejahteran hakim pengadilan sebagai salah satu sendi penjaganya tidak terjamin.

"Bagaimana kita mau mengharapkan terjadinya penguatan hukum kalau para hakim sebagai front liner keadilan tidak bisa bekerja dengan dukungan kesejahteraan yang tak memadai," kata Presiden Demokrasi Kebangsaan Sayuti Asyathri di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Tuntutan para hakim yang minta gajinya dinaikkan, menurut Sayuti, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem renumerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Para hakim sejatinya bukan birokrat sebagaimana dipahami secara umum. Mereka adalah pejabat negara dari salah satu cabang kekuasaan.

Kedudukan hakim yang istimewa ini sesuai dengan pesan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Sayuti, tuntutan kenaikan gaji hakim bisa dipahami dari dua hal.

Pertama, sebagai penopang utama cabang kekuasaan yudikatif, hakim tidak ikut serta dalam pembuatan undang-undang (UU) sebagaimana pemerintah dan DPR. Terutama dalam UU APBN, di dalamnya pemerintah dan DPR dapat menentukan gaji, bonus, dan kegiatan proyek sebagai sumber pendapatan.

"Sebagai salah satu dari tiga cabang kekuasaan, hakim hanya bisa mengusulkan nasib mereka, tetapi tidak bisa ikut dalam politik pengambilan keputusan untuk menentukan pendapatan mereka. Apalagi, sebagai hakim, mereka harus menjaga integritas dan etika untuk tidak ikut dalam proses lobi politik yang sifatnya untuk kepentingan sendiri," ujarnya.

Kedua, berbeda dengan pemerintah, hakim hanya hidup dari gaji dan tunjungan karena mereka tidak boleh terlibat dalam pengerjaan proyek. "Kita seharusnya berterima kasih bahwa hakim dengan berat hati telah mengungkapkan beban kesejahteraan yang mereka pikul dalam tugas terhormatnya sebagai hakim," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

    Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

    Nasional
    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Nasional
    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Nasional
    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Nasional
    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Nasional
    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Nasional
    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Nasional
    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Nasional
    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    Nasional
    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Nasional
    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Nasional
    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Nasional
    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Nasional
    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.