Menpan Siap Perjuangkan Nasib Hakim

Kompas.com - 10/04/2012, 19:03 WIB
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan akan memperjuangkan hak-hak konstitusional para hakim seluruh Indonesia. Terutama agar sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, yang menyebutkan hakim sebagai pejabat negara. Hal ini diungkapkannya saat menemui 28 hakim perwakilan dari hakim seluruh Indonesia, di kantornya, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

"Hari ini kita dengar semuanya tentang status hakim sebagai pejabat negara jadi bukan hak-hak keuangan tetapi juga hak-hak protokoler tunjangan perjalanan, rumah itu juga diperhatikan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ujar Azwar pada para hakim.

Azwar menyatakan dalam jabatannya saat ini ia tidak dapat memastikan sendiri hak-hak para hakim terpenuhi pada tahun 2012 ini. Hal ini karena APBNP telah disetujui DPR sedang berjalan. Untuk itu, ia berencana akan membahas masalah ini bersama Menteri Keuangan dengan (Menkeu) dan pejabat pemerintah terkait jika kemungkinan ada perubahan.

"Saya menangkap betul kemauannya, besok saya akan ketemu dengan Menteri Keuangan dan DPR, MA, dan KY apakah masih mungkin karena APBNP masih berjalan, jadi kemungkinananya untuk bisa tahun ini 50:50 tetapi untuk tahun 2013 itu harusnya bisa. Kemungkinannya 90 persen," kata Azwar.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2002 masuk dalam kategori pejabat negara berhak memiliki tunjangan kinerja dan tunjangan pejabat negara. Akan tetapi, yang baru diberikan kepada para hakim sejak 2008 adalah tunjangan kinerja. Azwar meminta, para hakim tidak kemudian berpendapat bahwa gaji dan tunjangan minim ini sengaja dibuat pemerintah untuk dapat mengendalikan hakim.

Menurut Azwar, hal itu terjadi karena ada penundaan PP khusus untuk hakim. Meski demikian, hak hakim akan tetap diperjuangkan. "Jangan bilang pemerintah begitu karena ingin memiskinkan hakim agar tidak dapat dikendalikan. Itu tidak benar. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ini zamannya reformasi birokrasi termasuk status hakim, karena ada yang bertanya apakah kita PNS, nanti kita bicarakan," tuturnya.

Dalam pertemuan itu hakim juga meminta Menpan memastikan bahwa dana APBN Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 405,1 miliar merupakan tambahan dana itu adalah untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil peradilan dan hakim. Hal itu sudah diungkapkan oleh Komisi III di DPR RI. Namun, MA menyebut dana itu bukan dana untuk tambahan kesejahteraan melainkan biaya operasional pengadilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami minta Menpan memastikan uang senilai Rp 405,1 miliar dari APBNP karena ada pernyataan yang berbeda antara DPR RI dan MA. Tolong bapak Menpan mengawal ini, agar jelas semuanya," ujar Syaiful, hakim dari Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatera Barat.

Hal ini dijawab dengan janji Menpan lagi mengenai rencananya menemui Menteri Keuangan. Syaiful mengatakan, para hakim akan memantau perkembangan dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah pada mereka. "Kita tidak diam. Kita akan memonitor sudah sejauh mana sebab kita tahu sejak tahun lalu presiden sendiri mengatakan segera tapi hingga kini tidak. Apakah betul-betul melaksanakan pernyataan mereka itu," pungkas Syaiful.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Nasional
KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

Nasional
Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

Nasional
Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.