Komisi III Minta Hakim Demo ke MA

Kompas.com - 10/04/2012, 18:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada hakim untuk mempertanyakan kepada Mahkamah Agung penggunaan tambahan anggaran yang telah disetujui oleh DPR. Pasalnya, DPR telah setuju menambahkan anggaran untuk MA sebesar Rp 405,1 miliar dalam APBNP 2012.

"Sampai sekarang kita masih tunggu rinciannya (penggunaan anggaran) untuk apa. Kita sarankan datang demo ke MA. Jangan-jangan uang Rp 400 miliar itu ngga ada untuk kesejahteraan hakim. Jadi jangan salahkan wakil rakyat," kata Ketua Komisi III Benny K Harman saat menerima pengaduan dari para hakim di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Puluhan hakim dari berbagai daerah datang ditemani dua anggota Komisi Yudisial untuk mengadukan berbagai hal terkait haknya sebagai hakim. Salah satunya terkait gaji yang tak naik dalam empat tahun terakhir.

Kepada para hakim yang rata-rata bertugas di bawah 10 tahun itu, Benny berjanji bahwa Komisi III akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim sesuai kewenangan yang dimiliki. Meski demikian, politisi Partai Demokrat itu meminta agar seluruh hakim itu tetap bekerja dengan baik meskipun dengan gaji minim.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, MA tidak lagi gencar memperjuangkan kesejahteraan hakim. Selain itu, menurut dia, seperti kepolisian dan kejaksaan, anggaran untuk MA membengkak di pusat dan minim turun ke daerah.

"Agak aneh kalau reformasi yang pelayanannya ada di pelosok, tapi yang disejahterakan di Jakarta," kata Eva.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, jika tidak ada anggaran untuk penambahan gaji hakim dari dana Rp 405 miliar, MA berarti lebih mementingkan menggunakan anggaran untuk proyek. "Bisa jadi proyek lebih enak dibanding memberi ke wakil Tuhan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jangan mogok sidang

Dalam rapat itu, seluruh fraksi yang hadir yakni Partai Golkar, PKS, PDIP Demokrat, dan PAN, serta pimpinan Komisi III meminta agar hakim tidak merealisasikan ancamannya untuk mogok sidang jika tuntutannya tidak dipenuhi.

"Tidak perlu mogok. Gimana rasa kepercayaan kita pada hukum nanti. Cari cara yang lebih elegan untuk menjaga martabat wakil Tuhan," kata Aboe Bakar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

    Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

    Nasional
    HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

    HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

    Nasional
    Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

    Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

    Nasional
    Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

    Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

    Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

    Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

    Nasional
    UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

    Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

    Nasional
    UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

    UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

    UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

    Nasional
    Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

    Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

    Nasional
    Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

    Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

    Nasional
    Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

    Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

    Nasional
    Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

    Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.