Kompas.com - 10/04/2012, 18:15 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi Haris Surahman menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/4/2012) selama kurang lebih empat jam. Politikus Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Seusai diperiksa, Haris mengaku ditanya seputar penyerahan uang Rp 6 miliar yang diduga sebagai bagian commitment fee untuk Wa Ode Nurhayati. "Seperti kronologis tempat dan waktu kejadian, ya seputar itu saja yang ditanyakan," kata Haris di kantor KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Haris, pemeriksaanya kali ini hanya melengkapi keterangan yang kurang saat pemeriksaan sebelumnya. Ia mengaku ditanya sekitar lima pertanyaan oleh penyidik KPK. "Ya sebelumnya detil. Saya hanya mebjelaskan keterangan tambahan, seperti keterangan-keterangan terdahulu, untuk melengkapi saja," ungkap Haris.

Dalam kasus dugaan suap PPID ini, Haris diduga menjadi perantara penyerahan uang Rp 6 miliar dari rekannya, Fahd A Rafiq ke Wa Ode Nurhayati selaku anggota Badan Anggaran DPR.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengalokasian dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh. KPK juga menetapkan Fahd sebagai tersangka kasus ini. Kemarin, KPK memeriksa Fahd. Seusai diperiksa, Fahd menuding Haris ikut terlibat kasusnya.

"Haris sangat dekat dengan saya. Dan saya tidak ada urusannya dengan Wa Ode. Dan saya kaget ketika haris belum ditetapkan sebagai tersangka," kata Fahd.

Dia bahkan menyebut Haris sebagai broker proyek di DPR. Saat dikonfirmasi soal tudingan Fahd tersebut, Haris enggan berkomentar. "Intinya saya memenuhi panggilan KPK untuk melengkapi keterangan saya sebelumnya," katanya.

Haris sendiri, dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Beberapa waktu lalu Haris melaporkan ke KPK ancaman yang diterima dirinya dan keluarga terkait kasus PPID ini. Sementara Wa Ode Nurhayati, selama ini membantah terima suap.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai kasus yang menjeratnya ini merupakan permainan kader-kader Partai Golkar. Wa Ode pun menuding pimpinan Banggar DPR asal Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng ikut bermain.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK melakukan pengembangan, mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain selain Wa Ode dan Fahd.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Pangkas Hukuman Munarman di Kasus Terorisme Jadi 3 Tahun Penjara

MA Pangkas Hukuman Munarman di Kasus Terorisme Jadi 3 Tahun Penjara

Nasional
Putri Candrawathi ke Kuat dan Susi: Yosua Sadis Sekali…

Putri Candrawathi ke Kuat dan Susi: Yosua Sadis Sekali…

Nasional
Mahfud Sebut Pengesahan RKUHP Sudah Sesuai Prosedur

Mahfud Sebut Pengesahan RKUHP Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Kapolri Pastikan Sistem Perizinan hingga Pengamanan Sudah Dievaluasi

Liga 1 Dilanjutkan, Kapolri Pastikan Sistem Perizinan hingga Pengamanan Sudah Dievaluasi

Nasional
Bharada Eliezer Sebut Ricky Mengetahui Perintah Sambo Tembak Brigadir J tapi Tak Mau Bicara

Bharada Eliezer Sebut Ricky Mengetahui Perintah Sambo Tembak Brigadir J tapi Tak Mau Bicara

Nasional
Menyebarkan Komunisme, Marxisme, Leninisme Dapat Dipidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Menghidupkan Orde Baru

Menyebarkan Komunisme, Marxisme, Leninisme Dapat Dipidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Menghidupkan Orde Baru

Nasional
Kontras Soroti Berkurangnya Hukuman Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

Kontras Soroti Berkurangnya Hukuman Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

Nasional
Kejagung Tetapkan Direktur Waskita Karya Jadi Tersangka Korupsi

Kejagung Tetapkan Direktur Waskita Karya Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Bantah Relawan Jokowi jadi Calo Politik, Projo: Jo Man Pertama Kali Deklarasi Dukung Capres

Bantah Relawan Jokowi jadi Calo Politik, Projo: Jo Man Pertama Kali Deklarasi Dukung Capres

Nasional
Pemkab Cianjur: Donasi Gempa Capai Rp 11,3 Miliar, Sudah Terpakai Rp 3,07 Miliar

Pemkab Cianjur: Donasi Gempa Capai Rp 11,3 Miliar, Sudah Terpakai Rp 3,07 Miliar

Nasional
Helikopter AW-101 yang Dibeli TNI AU Bekas, Pernah Dipakai PM Inggris David Cameron ke NATO Summit 2014

Helikopter AW-101 yang Dibeli TNI AU Bekas, Pernah Dipakai PM Inggris David Cameron ke NATO Summit 2014

Nasional
Erick Thohir: Gosip Saya Manuver Jadi Ketum PSSI Asumsi Terlalu Dini

Erick Thohir: Gosip Saya Manuver Jadi Ketum PSSI Asumsi Terlalu Dini

Nasional
Kesaksian Kuat Ma'ruf Temukan Putri Candrawathi Tergeletak Menangis, Kepalanya di Ember Baju Kotor

Kesaksian Kuat Ma'ruf Temukan Putri Candrawathi Tergeletak Menangis, Kepalanya di Ember Baju Kotor

Nasional
Survei Litbang Kompas: 39,7 Persen Responden Nilai Citra Relawan Politik Buruk

Survei Litbang Kompas: 39,7 Persen Responden Nilai Citra Relawan Politik Buruk

Nasional
Polri-Pagar Nusa Bakal Bentuk Program Pencak Silat Polri

Polri-Pagar Nusa Bakal Bentuk Program Pencak Silat Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.