Hakim: Kami Bukan Pengemis Gaji

Kompas.com - 10/04/2012, 13:36 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 28 hakim yang mewakili hakim seluruh Indonesia menegaskan, kedatangan mereka ke Jakarta dari daerah masing-masing bukan untuk mengemis gaji. Menurut Wahyu Sudrajat, hakim dari Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, mereka datang untuk menagih janji pemerintah karena dianggap melupakan nasib hakim yang tidak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2008. Padahal, menurut mereka, tuntutan kebutuhan hidup, terutama di daerah, semakin besar.

"Kedatangan kami ke Jakarta bukan untuk mengemis gaji. Kami bukan pengemis. Kami datang ke Jakarta untuk mendesak agar hak-hak konstitusional hakim itu dipenuhi. Kami mewakili teman-teman kami yang rela mengumpulkan sejumlah uang biaya perjalanan ke sini. Ini kami lakukan untuk hak kami," kata Wahyu di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Tunjangan seperti remunerasi yang diperoleh para hakim ini baru 70 persen terpenuhi. Saat ini hak hakim untuk memperoleh tunjangan transportasi dan rumah dinas, kata Wahyu, belum juga terpenuhi.

Saat ia dipindahkan ke Sulawesi Selatan, sebagai hakim di pengadilan negeri wilayah tersebut, ia harus mencari kontrakan sendiri. Bantuan rumah kontrakan justru diperoleh dari rekannya sesama pendatang asal Tasikmalaya.

"Saya ke acara muspida (musyawarah pimpinan daerah) duduk paling depan dengan pejabat-pejabat daerah. Pulang, mereka pakai mobil mewah, sementara saya datang, ban motor saya kempis. Ini bukan berarti saya malu. Saya tidak malu, karena itu yang saya punya. Saya simbol pengadilan. Kami disumpah untuk menjaga jabatan, tetapi kami diperlakukan tidak adil," tutur Wahyu menceritakan pengalamannya.

Seperti diketahui, untuk mengungkapkan jeritan hati mereka, para hakim ini sejak hari Senin 9 April 2012 telah mendatangi Ikahi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hari ini. Rencananya perjalanan akan dilanjutkan dengan pertemuan audiensi bersama DPR.

Saat ini besaran gaji pokok hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008, yaitu golongan III/a senilai Rp 1.976.000 dalam masa kerja 0 tahun dan golongan tertinggi IV/e masa kerja 32 tahun mendapat Rp 4.978.000. Tunjangan mereka tidak naik selama 11 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Nasional
    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Nasional
    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Nasional
    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Nasional
    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Nasional
    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Nasional
    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Nasional
    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    Nasional
    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Nasional
    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    Nasional
    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Nasional
    Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.