Komisi Yudisial Agar Perjuangkan Kesejahteraan Hakim

Kompas.com - 10/04/2012, 10:59 WIB
Penulis Kris R Mada
|
EditorRobert Adhi Ksp

BATAM, KOMPAS.com — Komisi Yudisial didesak lebih aktif memperjuangkan perbaikan kesejahteraan hakim. Perbaikan itu akan membantu menjaga martabat hakim yang diperjuangkan komisi tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Batam Reno Listowo mengatakan, Komisi Yudisial (KY) adalah salah satu orangtua para hakim. Seharusnya, mereka proaktif menyelesaikan persoalan para hakim. "Soal kesejahteraan hakim, KY harusnya aktif memperjuangkan di DPR," ujarnya, Selasa (10/4/2012).

Saat ini beredar wacana hakim di sejumlah provinsi akan mogok. Pemogokan itu untuk memprotes kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan hakim. "Kalau bisa jangan sampai hakim mogok, tetapi aspirasi hakim tolong diperhatikan," ujar Reno.

Para hakim antara lain mengeluhkan gaji mereka lebih kecil dari pegawai negeri sipil, bahkan sudah lebih dari enam tahun gaji hakim tidak naik. "Saya lupa kapan terakhir kali ada kenaikan," tuturnya.

Reno mengatakan, soal kesejahteraan termasuk urusan martabat. Hakim akan kesulitan menjaga martabat jika selama sidang masih memikirkan di rumah masih kekurangan. "KY mengurusi martabat hakim, jadi soal kesejahteraan ini urusan KY juga," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 Belum Dapat Diperoleh

    Menag: Kepastian Ibadah Haji 2022 Belum Dapat Diperoleh

    Nasional
    Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

    Kritik Pencabutan Larangan 14 Negara Masuk Indonesia, Cak Imin: Kontradiktif

    Nasional
    KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

    KNKT Rilis Perkembangan Sementara Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

    Nasional
    Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

    Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

    Nasional
    Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

    Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

    Nasional
    Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

    Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

    Nasional
    GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

    GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

    Nasional
    Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

    Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

    Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

    Nasional
    Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

    Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

    Nasional
    Sejumlah Anggota 'Tim Advance' Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

    Sejumlah Anggota "Tim Advance" Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

    Nasional
    Taspen Life Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kejagung Tak Terkait Perusahaan Induk

    Taspen Life Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kejagung Tak Terkait Perusahaan Induk

    Nasional
    Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

    Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Airlangga Sebut 238 Kabupaten/Kota Level Satu

    PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Airlangga Sebut 238 Kabupaten/Kota Level Satu

    Nasional
    Kunjungi Jawa Barat, Jokowi Hadiri Dies Natalis Unpar hingga Tinjau Proyek Kereta Cepat

    Kunjungi Jawa Barat, Jokowi Hadiri Dies Natalis Unpar hingga Tinjau Proyek Kereta Cepat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.