Hakim Perjuangkan Kesejahteraannya

Kompas.com - 10/04/2012, 03:43 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sebanyak 28 hakim dari pengadilan negeri dari Aceh hingga Sulawesi mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turut memperjuangkan pemenuhan hak konstitusional hakim sebagai pejabat negara. Mereka mengungkapkan, situasi hakim saat ini sedemikian genting sehingga muncul ancaman mogok sidang yang dapat benar-benar dilaksanakan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan terbuka yang digelar Komisi Yudisial (KY) dengan 28 hakim itu, Senin (9/4), di Jakarta. Mereka diterima Ketua KY Eman Suparman bersama anggota KY, Jaja Ahmad Jayus dan Taufiqurahman Syahuri, serta Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar. Sebelumnya, mereka juga bertemu dengan sembilan pimpinan Mahkamah Agung (MA) bersama pengurus Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi).

Juru bicara hakim dari daerah itu, Marta Satria Putra, menuturkan, mereka ke Jakarta untuk memperjuangkan hak konstitusional hakim seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Kepegawaian dan UU Kekuasaan Kehakiman. Kedua UU itu menyatakan hakim adalah pejabat negara. Hal ini mengandaikan hak pejabat yang harus dipenuhi.

Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Zaenal Ahmad, menuturkan, yang dipersoalkan 28 hakim yang menamakan diri hakim progresif ini tak cuma gaji. Namun, ada masalah genting yang menyebabkan persoalan kesejahteraan hakim berlarut-larut, yakni tak ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU itu.

Hakim yang mewakili aspirasi hakim di daerah itu akan bertemu dengan Komisi III DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hakim pada PN Bengkulu, Binsar Gultom, menambahkan, hakim harus berani menolak mereka yang akan menyuapnya. ”Bahkan, kami akan melaporkan siapa pun yang berusaha menyuap hakim jika kesejahteraan hakim dipenuhi,” katanya.

Eman berjanji, KY akan mendampingi hakim itu untuk bertemu DPR. KY sudah menyampaikan usulan kenaikan gaji hakim itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun lalu. Presiden berjanji akan membicarakan dengan Menteri Keuangan. Namun, setahun lewat, gaji hakim tak juga naik.

Soal ancaman mogok sidang, Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko menegaskan, mogok sidang bukanlah kultur hakim untuk memperjuangkan peningkatan gaji dan kesejahteraan. Perjuangan hakim itu harus dilakukan elegan, misalnya mengajukan permohonan uji materi UU Kekuasaan Kehakiman ke Mahkamah Konstitusi. (ana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.