7.000 Hakim Ancam Mogok Sidang

Kompas.com - 09/04/2012, 19:12 WIB
|
EditorPepih Nugraha

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Hakim Progresif Indonesia yang mewakili hakim di seluruh Indonesia menyatakan, sekitar 7.000 hakim akan mogok kerja dari pengadilan jika pemerintah mengabaikan permintaan mereka. Hal ini disampaikan dalam audiensi 28 hakim perwakilan dengan Komisi Yudisial, Senin (9/4/2012).

Mereka menuntut pemerintah memenuhi hak-hak konstitusional yang selama ini terabaikan, terutama mengenai kenaikan gaji hakim. "Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, 7.000 hakim akan mundur, mogok sidang," ujar salah seorang hakim dari Gerakan Hakim Progresif Indonesia, Martha Satria Putra, yang berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di hadapan jajaran pimpinan Komisi Yudisial.

Hakim, menurut Martha, disebut sebagai pejabat negara setingkat eksekutif dan yudikatif. Hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas. Namun, gajinya tidak setara dengan pejabat negara, bahkan lebih rendah daripada gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Gaji pokok hakim saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 adalah Rp 1.976.000 untuk golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun dan Rp 4.978.000 untuk golongan tertinggi IV/e dengan masa kerja 32 tahun. Bedanya, setiap tahun, gaji pokok pegawai negeri selalu naik, sementara gaji pokok hakim terakhir naik tahun 2008. Padahal, menurut Martha, tugas hakim tidak sebanding dengan pekerjaan PNS yang memiliki jadwal kerja rutin.

"Kadang kami harus sidang sampai malam dan harus buat putusan kembali pada pagi harinya. Beda dengan kerja pegawai negeri," tuturnya.

Selain tuntutan penambahan gaji pokok, para hakim tersebut juga menuntut pemenuhan tunjangan. Tunjangan jabatan hakim sebagai pejabat negara yudikatif sudah 11 tahun tidak mengalami kenaikan. Padahal, tunjangan jabatan hakim diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001.

Menurut salah seorang hakim, Andi Nurvita, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008, hakim sudah mendapat tunjangan remunerasi. Namun, lanjutnya, pembayaran remunerasi masih 70 persen. "Pembayaran renumerasi ini baru 70 persen. Sudah 11 tahun tunjangan itu tidak naik," kata Andi.

Para hakim menagih janji pemerintah sejak beberapa tahun lalu yang menyatakan akan memenuhi apa yang dituntut hakim Indonesia. Mereka akan berhenti melakukan tuntutan dan aksi mogok sidang jika sejumlah tuntutan tersebut dipertimbangkan untuk masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

    Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

    Nasional
    Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

    Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

    Nasional
    Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

    Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

    Nasional
    HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

    HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

    Nasional
    2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

    2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

    Nasional
    Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

    Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

    Nasional
    Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

    Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

    Nasional
    Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

    Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Nasional
    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Nasional
    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Nasional
    Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

    Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

    Nasional
    Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

    Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

    Nasional
    Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

    Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.