KY Akan Terus Perjuangkan Hak Para Hakim

Kompas.com - 09/04/2012, 18:57 WIB
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 28 perwakilan hakim dari seluruh Indonesia dan Komisi Yudisial mengadakan audiensi terkait sejumlah tuntutan hakim atas haknya, terutama mengenai gaji dan tunjangan, pada Senin (9/4/2012).

Membuka pertemuan itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyatakan, ia bersama para pejabat negara, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono serta berkali-kali meminta Presiden untuk menaikkan gaji hakim seperti yang dituntutkan. Namun, hingga kini, usulan Komisi Yudisial belum direalisasikan.

"Setiap pertemuan tiga bulan sekali antarketua lembaga, saya selalu ngomong sama Presiden, gaji hakim naik. Naikkan gaji hakim. Pak SBY ngomongnya, 'Iya, saya akan perintahkan Menteri Keuangan.' Tapi, buktinya sampai hari ini Bapak dan Ibu hadir di sini. Padahal, saya selalu sampaikan kepada Presiden terus-terusan tentang gaji hakim," ujar Eman di hadapan para hakim di Komisi Yudisial.

Menurut Eman, gaji hakim tidak dinaikkan sejak 2008. Sejauh ini, gaji pokok hakim golongan III/a sebesar Rp 1,976 juta per bulan. Oleh karena itu, wajar jika para hakim sampai datang dari sejumlah daerah untuk menuntut haknya kepada pemerintah.

Akibat gaji yang kecil itu, kata Eman, ada hakim di Sumatera Barat yang memelihara kambing untuk menambah penghasilannya. Belum lagi hakim yang harus memutus perkara secara adil juga sering mendapat ancaman. Risiko yang cukup besar ini seharusnya bisa dipertimbangkan untuk menaikkan gaji hakim.

"Hakim itu disebut dalam undang-undang sebagai pejabat negara, tapi di KTP-nya PNS. Dia PNS, tapi gajinya tidak sama dengan PNS lain. Kami sudah menyampaikan kepada Presiden SBY sekurang-kurangnya tentang pemenuhan hak-hak dasar hakim untuk remunerasi hakim yang baru dibayar 70 persen dan baru dibayarkan tiga bulan sekali," paparnya.

Komisi Yudisial, kata Eman, berjanji untuk terus mengupayakan pemenuhan hak para hakim ini karena sudah termasuk dalam tugas di Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011. Eman memberikan apresiasi pada mereka yang datang dari sejumlah daerah, seperti Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. "Saya atas nama lembaga memahami dan simpati ats persoalan yang dialami hakim di daerah. Saya hormati itu. Kami bukan mencari-cari kesalahan hakim, kami juga perjuangkan hak hakim," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    Nasional
    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    Nasional
    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    Nasional
    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.