Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Jangan Sampai Koalisi Berantakan

Kompas.com - 07/04/2012, 16:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpecahan di tubuh Sekretaris Gabungan (Setgab) menyeruak setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Beberapa petinggi Demokrat menuntut PKS untuk segera keluar dari Setgab lantaran telah menyalahi kontrak koalisi.

Menanggapi hal ini, Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga politisi PKS tersebut meminta agar koalisi bisa terus terjaga.

"Memecah belah negeri ini gampang, koalisi inilah uji coba kita. Jangan sampai koalisi yang kita buat ini berantakan lagi," ungkap Tifatul, Sabtu (7/4/2012), usai peluncuran buku biografinya di gedung Indosat, Jakarta.

Ia memprediksi pada tahun 2014 nanti, rata-rata partai hanya memiliki suara sekitar 12-15 persen. Oleh karena itu, koalisi tetap akan dibutuhkan.

"Nantinya hanya akan ada 4-5 partai besar yang punya suara 12-15 persen. Bagaimana membentuk pemerintahan jika tidak ada partai yang mutlak majority, makanya harus berkoalisi lagi. Jangan sampai koalisi sekarang hancur," kata Tifatul.

Tifatul tidak menjelaskan secara detail dampak sikap PKS dalam kebijakan kenaikan harga BBM terhadap nasib PKS di koalisi. Namun, ia memastikan bahwa yang dilakukan PKS adalah untuk kesejahteraan rakyat. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah.

"Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Masalahnya ada di mana? Nah, ini menurut saya ada di komunikasi. Komunikasi yang baik dan intensif perlu dilakukan," ucap mantan Presiden PKS itu. Ia pun berharap agar tidak ada provokasi agar PKS keluar dari koalisi.

"Tidak pernah ada ucapan tentang hal itu dari Presiden. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana," tandasnya.

Keretakan hubungan PKS dengan koalisi partai pendukung pemerintah ini bermula saat PKS menentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sikap itu dinilai melanggar kesepakatan koalisi tentang tata etika. Di dalam poin kelima kesepakatan koalisi, anggota koalisi yang tidak sepakat dengan kebijakan strategis pemerintah dianggap mengundurkan diri dari koalisi.

"Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir," demikian petikan poin kelima kesepakatan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com