PKS: Isu Koalisi Tidak Penting buat Rakyat

Kompas.com - 05/04/2012, 11:58 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) Mahfudz Siddiq meminta Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintah untuk tidak memperbesar isu koalisi terkait kesertaan PKS di dalamnya. Pembicaraan soal koalisi, kata dia, tidak berdampak pada kehidupan masyarakat.

"Isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elite dan tidak penting buat rakyat. Isu besar yang harus dijawab pemerintah sekarang adalah mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah harga BBM (bahan bakar minyak) akan naik, kapan, dan berapa naiknya," ujar Mahfudz di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4/2012).

Menurut Mahfudz, sebaiknya pemerintah fokus untuk memikirkan solusi bagi masyarakat yang telanjur menerima kenyataan harga bahan pokok naik sebelum harga BBM naik, termasuk bersikap tegas dengan kebijakan soal harga BBM. Soal koalisi, ia menegaskan, PKS siap menerima konsekuensi apa pun.

"Jadi, Setgab jangan sibukkan masyarakat dengan isu koalisi ini. Segera pemerintah berikan solusi, turunkan harga-harga sekarang," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Setgab dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hassan, mengatakan, keberadaan PKS dalam Setgab dianggap sudah selesai karena PKS dinilai melanggar etika terkait sikapnya menolak kenaikan harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pemimpin Setgab disebut akan segera menyampaikan sikap resmi terkait posisi PKS di Setgab.

 

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

    Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

    Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

    Nasional
    Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

    Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

    Nasional
    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Nasional
    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Nasional
    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Nasional
    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    Nasional
    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Nasional
    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Nasional
    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Nasional
    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    Nasional
    Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

    Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X